Blok Politik Demokratik: Kebutuhan atau Sekedar Angan-angan? (4)

Saya masih mengingat dengan baik, tepatnya dalam sebuah pertemuan yang dimulai dari tanggal 15 hingga 17 Januari 2010 bertempat di Hotel Mahadria, Serang, disepakati untuk membetuk Blok Politik Demokratik. Kami menamainya Rumah Komunitas, dengan asumsi bisa lebih diterima oleh masyarakat yang ’alergi’ terhadap politik.

Blok Politik Deokratik, sebagai sebuah wadah untuk mempersatukan kekuatan rakyat yang selama ini terpecah-pecah dalam kepentingan sektoral kedalam organisasi kerakyatan yang solid, terencana dan terkoordinasi, bagi saya adalah pekerjaan yang serius. Mungkin juga terlalu ambisius. Lebih mudah mendirikannya, ketimbang menjalankannya.

Saya tidak hendak menceritakan sekarang, apa saja hambatan-hambatan yang ada. Alih-alih mengeluh, saya lebih senang melihat peluang yang ada. Untuk menyegarkan ingatan, betapa Blok Politik Demokratik sebenarnya mampu menjawab permasalahan yang ada, berikut saya kutip beberapa prinsip Blok Demokratik seperti yang diuraikan dalam buku ‘Demokrasi di Atas Pasir.’ Baca lebih lanjut

Blok Politik Demokratik: Kebutuhan atau Sekedar Angan-angan? (3)

Dalam bagian 1 dan 2 tulisan ini, saya menjelaskan bahwa Gerakan Buruh Pilih Buruh dan Advokasi Perda Ketenagakerjaan merupakan salah satu agenda politik gerakan serikat buruh di Serang – Banten. Bagian ini menjadi penting untuk diketahui jika kita ingin melihat kebijakan politik FSBS secara utuh. Sebab, berangkat dari pengalaman inilah akhirnya kami tiba pada kesimpulan, betapapun kuatnya perjuangan sektoral, tetap saja kesulitan membuat perubahan yang fundamental.

Jika ada yang mengatakan, FSBS latah berbicara demokrasi dan politik, saya kira ini adalah pendapat yang tergesa-gesa. Sebab faktanya, sejak tahun 2003 FSBS sudah menyerukan pentingnya keberadaan Perda – sebagai sebuah proses politik – yang secara khusus mengatur tentang Ketenagakerjaan. Meskipun, kerja-kerja serius ke arah itu baru dimulai tahun 2008.

Masih bisa kita lacak, dukungan akan pentingnya Perda Ketenagakerjaan untuk menjawab permasalahan hubungan industrial di Kabupaten Serang mendapatkan momentumnya saat Wakil Bupati Serang, H. Andy Sujadi mendukung penghapusan sistem kerja kontrak dan outsourcing di depan ribuan pekerja/buruh yang sedang menggelar Apel Akbar Buruh Serang dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) pada tanggal 4 Mei 2008. Baca lebih lanjut

Blok Politik Demokratik: Kebutuhan atau Sekedar Angan-angan? (1)

Menjelang launching riset Pemetaan Demokrasi di Kabupaten Serang, beberapa teman semakin sering menanyakan, apa sesungguhnya Blok Politik Demokratik? Makhluk apa dia? Bagaimana wujudnya?

Secara tekstual, saya bisa menjawab. Bahwa pada prinsipnya, Blok Politik Demokratik bekerja sebagai wadah gerakan sosial, asosiasi sipil, organisasi kemasyarakatan, individu – bahkan politisi (tetapi bukan sebagai wakil partai) – untuk menggalang pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat, menjalankan agenda dan program sosial-politik, mengawasi pemerintahan, dan/atau mendukung seseorang untuk meraih suatu jabatan publik.

Ide besar BPD adalah untuk mempersatukan kekuatan rakyat yang selama ini terpecah-pecah dalam kepentingan sektoral kedalam organisasi kerakyatan yang solid, terencana dan terkoordinasi. Pendek kata, BPD merupakan sebuah alternatif untuk memperbaiki representasi yang buruk dengan mengedepankan model reprsentasi alternatif yang berorientasi kerakyatan (populer representation). Baca lebih lanjut

Catatan Menjelang Terbitnya Buku Bicaralah Perempuan

Bicaralah Perempuan!!! Sebuah judul yang menghentak. Ia seperti sedang mengarahkan langsung telunjuknya kepada kita. “Jangan hanya diam,” begitulah kira-kira pesan yang hendak disampaikan.

Ya. Kebanyakan dari kita, seringkali menyikapi diskriminasi berbasis gender dan kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan tanpa tindakan apa-apa. Dan akibatnya, meskipun berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan kerap ditemukan di tengah masyarakat, tetapi tak banyak yang ambil peduli terhadap persoalan ini. Apalagi untuk ikut serta dalam menangani kasus kekerasan itu sendiri. Baca lebih lanjut

Jejak Juang Advokasi UMK 2011 di Serang – Banten

Serang merupakan salah satu kabupaten/kota yang ada di Provinsi Banten. Terletak di ujung barat bagian utara Pulau Jawa dan merupakan pintu gerbang utama yang menghubungkan Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa dengan jarak sekitar 70 km dari Jakarta, Ibukota Negara Republik Indonesia. Berbatasan dengan Laut Jawa, dan Kota Serang di utara, Kabupaten Tangerang di timur, Kabupaten Lebak di selatan, serta Kota Cilegon di barat.

Tahun 2007 Serang dimekarkan menjadi dua daerah tingkat II dengan pembentukan Kota Administratif Serang sebagai ibukota Provinsi Banten.

Ditinjau dari struktur mata pencaharian, sebagian besar penduduk Kabupaten Serang bergerak di bidang pertanian sebanyak 33,92 % dengan penggunaan lahan sebagian besar untuk persawahan seluas 54.145,40 Hektar. Menyusul berikutnya adalah Sektor Perdagangan/ Hotel/Restoran 19,27%, Sektor Industri 13,22%, Sektor Jasa 15,16%, Sektor Angkutan & Komunikasi 3,20%, dan Lain-lain (Sektor Konstruksi,Pertambangan & Galian, Keuangan,Listrik & Gas dll.) 15,99%. Baca lebih lanjut

Jenis-jenis Kekerasan Seksual

Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan di Serang-Banten diluncurkan oleh FSBS pada 25 November 2010. Tidak gegap gempita, memang. Pun, diskusi dilakukan dalam temaram lampu lilin. Namun, dalam kesederhanaan itulah, tersimpan kesan yang mendalam. Sampai sekarang.

Diskusi berlangsung hangat dan akrab. Barangkali, ini karena tema yang diangkat sangat dekat.

Seperti diberitakan Radar Banten (26-11-2010), pada tanggal itu sebagian wilayah Banten yakni Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, dan terutama Kota Serang gelap gulita karena pemadaman listrik oleh PT PLN. Pemadaman listrik ini dilakukan PLN sejak pukul 16.30 WIB dan sempat hidup sekira 19.00 WIB, kemudian mati kembali pukul 10.30 WIB. Listrik nyala kembali sekira pukul 23.40. Baca lebih lanjut

KERANGKA ACUAN: Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan

Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (16 Days of Activism Against Gender Violence) merupakan kampanye internasional untuk mendorong upaya-upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia. Aktivitas ini sendiri pertama kali digagas oleh Women’s Global Leadership Institute tahun 1991 yang disponsori oleh Center for Women’s Global Leadership.

Setiap tahunnya, kegiatan ini berlangsung dari tanggal 25 November yang merupakan Hari Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan hingga tanggal 10 Desember yang merupakan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional. Dipilihnya rentang waktu tersebut adalah dalam rangka menghubungkan secara simbolik antara kekerasan terhadap perempuan dan HAM, serta menekankan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM.

Di Indononesia, sebagai institusi nasional hak asasi manusia di Indonesia, Komnas Perempuan menjadi inisiator kegiatan ini. Keterlibatan Komnas Perempuan dalam kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (HAKTP) telah dimulai sejak tahun 2003. Baca lebih lanjut