Ingatkan Pemerintah Atas Pelanggaran Undang-undang, Malah Dibilang Rasis

11947426_1182854435064052_8993038925740936468_nSalah satu tuntutan dalam aksi #BuruhKepungIstana pada tanggal 1 September 2015 adalah menolak masuknya tenaga kerja asing “dalam kategori tanpa keahlian” di Indonesia. Penolakan ini didasarkan pada keprihatinan terhadap banyaknya buruh Indonesia yang ter-PHK, sementara para pekerja asing seperti disediakan karpet merah untuk bisa bekerja di Negeri ini.

Untuk menyebut satu contoh perusahaan yang mempergunakan tenaga kerja asing adalah PT Cemindo Gemilang, di Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Dalam berita yang diturunkan detik.com (9/9/2015) perusahaan ini mampu memproduksi 14 juta sak semen dalam setahun dengan nilai investasi USD 600 juta. Ada 274 pekerja asing yang saat ini bekerja di perusahaan itu.

Ketika ditanya Fahri (Wakil Ketua DPR RI), pekerja Tiongkok tak bisa berbahasa Indonesia dan Inggris.

Penyebutan kata “Tiongkok” hanya semata-mata karena mereka berasal dari sana. Bukan sebuah penegasan atas sebuah sikap, bahwa suatu ras tertentu lebih superior dan memiliki hak untuk mengatur ras yang lainnya. Kalau saja mereka berasal dari Jepang, tentu akan lain penyebutannya. Meskipun demikian, ada saja yang mengatakan penolakan terhadap pekerja asing dalam kategori unskilled workers yang bekerja di Indonesia itu adalah sikap rasis.

Terhadap anggapan itu tentu harus diluruskan.

Bagi FSPMI-KSPI, penolakan terhadap tenaga kerja asing adalah kritik atas kebijakan Pemerintah yang melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Rasanya perlu ditegaskan, yang kita tolak adalah tenaga kerja asing dalam kategori unskilled workers. Juga, yang tidak bisa berbahasa Indonesia.

Hal ini secara jelas disampaikan KSPI dalam spanduknya sebagaimana terlihat dalam gambar: “TOLAK PEKERJA ASING Atau Wajibkan Pekerja Asing Berbasaha Indonesia.” Mengapa harus begitu? Karena ketentuannya mengatur demikian.

Dalam BAB VIII mengenai PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING sudah diatur mengenai kritieria tenaga kerja yang dapat dipekerjakan di Indonesia. Disana disebutkan, penggunaan tenaga kerja asing dilaksanakan secara selektif dalam rangka pendayagunaan tenaga kerja Indonesia secara optimal. Bukan seperti yang terjadi saat ini, pintu bagi masuknya tenaga kerja asing dibuka selebar-lebarnya. Dalam hal ini, temuan Fahri soal pekerja Tiongkok yang tidak bisa berbahasa Indonesia, mengkonfirmasi adanya pelanggaran itu.

Kepmenaker Nomor KEP- 20/MEN/III/2004 tentang Tata Cara Memperoleh Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing juga dengan tegas dikatakan, tenaga kerja asing yang dipekerjakan wajib memenuhi persyaratan, bisa berbahasa Indonesia. Tentu tidak hanya itu syaratnya. Mereka juga harus memenuhi kewajiban mengenai standar kompetensi, yaitu kualifikasi yang harus dimiliki oleh tenaga kerja warga negara asing antara lain pengetahuan, keahlian, keterampilan di bidang tertentu, dan pemahaman budaya Indonesia.

Disebutkan, pemberi kerja asing wajib menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga pendamping tenga kerja kerja asing yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari tenaga kerja asing. Hal ini dilakukan, agar tenaga kerja pendamping tersebut dapat memiliki kemampuan sehingga pada waktunya diharapkan dapat mengganti tenaga kerja asing yang didampinginya. Apabila para tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia tidak memiliki keahlian sebagaimana tersebut, bagaimana mungkin akan terjadi alih teknologi dan alih keahlian? Sedangkan jumlah pencari kerja jumlahnya membludak, yang rasanya, bisa dipenuhi tanpa harus mendatangkan tenaga kerja asing.

Begitulah sikap kita. Bukan didasarkan atas kebencian, apalagi sentimen terhadap ras tertentu. Sebagai anggota IndustriALL Global Union yang beranggotakan kurang lebih 50 juta pekerja di 140 negara, tentu FSPMI percaya, kaum buruh sedunia harus bersatu. Kita sedang mengingatkan kepada pemerintah, bahwa saat ini sudah lebih dari 50 ribu pekerja di PHK. Jutaan orang menganggur. Tetapi mengapa tenaga kerja asing dalam kategori unskilled workers seperti diberi kemudahan untuk bekerja di negeri ini? (*)

Tulisan ini pernah dipublikasikan disini:

Ingatkan Pemerintah Atas Pelanggaran Undang-undang, Malah Dibilang Rasis

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s