GEBER BUMN Membukukan Kisahnya

3 Jurus jitu

Jika permasalahan outsourcing sampai membuat Komisi IX DPR RI membentuk Panitia Kerja, itu terjadi karena desakan GEBER BUMN.

Jika ada Presiden nyaris diinterpelasi gara-gara permasalahan outsourcing, itu terjadi atas desakan GEBER BUMN.

Jika Pemerintah pernah membentuk “Satuan Tugas Monitoring Pelaksanaan Kebijakan Outsourcing di BUMN”, itu terjadi atas desakan GEBER BUMN.

Karena permasalahan outsourcing di perusahaan-perusahaan BUMN, Menteri BUMN serta Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi di era SBY pernah berjanji untuk menjalankan rekomendasi Panja OS BUMN. Meskipun pada akhirnya janji tinggal janji.

Tak terkecuali Jokowi. Ketika masih menjadi Gubernur DKI Jakarta dengan gagah memberikan rekomendasi agar permasalahan outsourcing di BUMN segera diselesaikan. Tetapi ketika menjadi presiden, seperti tak punya nyali.

Hingga hari ini, nasib ribuan pekerja/buruh di BUMN yang di PHK belum ada kepastian, bahkan ketika rezim sudah berganti.

Buku berjudul “Perbudakan Modern di Badan Usaha Milik Negara” ini mengajak kita untuk melihat kasus-kasus perburuhan di perusahaan BUMN yang belum tuntas terselesaikan. Ditulis sendiri oleh TIM GEBER BUMN, buku ini menjadi terasa dekat. Seolah nyata di depan mata.

Maka ketika kisah itu dibukukan, Anda perlu mempertimbangkan untuk memiliki buku ini. Tentu, jika punya uang.

Bagi sebagian orang, menyimpan kenangan merupakan sebuah kebanggaan. Apalagi jika kenangan itu berkaitan dengan perjuangan untuk menghapus apa yang disebut sebagai “perbudakan di dunia modern”. Cerita semacam ini sangat seksi jika diceritakan kepada anak cucu kita, nanti.

Maka saya bisa memahami, jika kemudian ada seorang penulis biografi terkenal mengatakan, “Sejarah perjuangan bukan sekadar kisah. Ia adalah energi abadi dan penjaga semangat. Jika tak ada rangkaian ketabahan dan kegigihan di masa sulit itu, belum tentu kita masih berdiri tegak pada hari ini….”

Adalah GEBER BUMN, nama aliansi yang kisahnya diceritakan dalam buku setebal hampir 300 halaman ini. Seperti namanya, Gerakan Bersama Pekerja/Buruh di BUMN, mereka bekerja di perusahaa BUMN. Perusahaan plat merah, yang semestinya memberi contoh dalam hal ketaatan terhadap hukum, termasuk hukum perburuhan.

Hingga hari ini, ribuan orang pekerja yang menjadi korban PHK tidak memiliki kejelasan atas nasibnya. Padahal peristiwa itu terjadi beberapa tahun lalu. Janji untuk mempekerjakan kembali, mengangkat sebagai karyawan tetap, dan membayar upahnya selama proses perselisihan, hanyalah angin surga. Dusta.

Dan untuk itulah, buku yang ditulis Tim GEBER BUMN ini tidak saja menarik untuk disimpan sebagai kenangan. Lebih dari itu, ia sebagai alat untuk menyuarakan kepada dunia: KATA ADALAH SENJATA!

——————————————

Catatan: Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang cara mendapatkan buku ini, hubungi e-mail: kahar.mis@gmail.com atau HP/WA: 0856 9154 9368

Iklan

Mendukung Calon Independent

1

Dalam satu kesempatan, saya pernah mengikuti “Workshop Hasil Riset Menemukan Ruang Baru Bagi Demokrasi Partisipatif”. Ada banyak hal yang kami diskusikan. Salah satunya tentang bagaimana membuka ruang, agar masyarakat bisa terlibat dalam suatu kegiatan politik. Sesuatu yang kemudian membuat saya tertarik untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik.

Maka ketika mengetahui Obon Tabroni berencana maju sebagai Bupati Bekasi melalui jalur independent, saya menaruh harapan besar kepadanya. Kata “independent” membuat saya jatuh cinta, dan kemudian tertarik untuk mendukungnya. Sungguh….

Ketika rakyat belum memiliki alat politiknya sendiri, memberikan dukungan kepada calon independent adalah pilihan yang tepat. Mengapa? Jawaban saya, sama persis dengan temuan penelitian mengenai Strategi Kandidat Pro-Demokrasi Dalam Pilkada yang dilakukan beberapa tahun lalu:

1) Secara ideal, fungsi partai politik dalam pilkada adalah mengusung kader partai sebagai kandidat kepala daerah. Tetapi yang terjadi, partai politik justru memberikan prioritas kepada kandidat dari luar partai, yang biasanya atas dasar adanya “deal-deal tertentu”.

2) Partai memanfaat institusi partai lebih sebagai “kendaraan politik”, “perahu politik”, bahkan “ajang transaksi” untuk memasukkan nominal finansial yang diklaim sebagai ongkos konsolidasi partai.

3) Partai tidak transparan dalam melakukan penjaringan atau seleksi terhadap kandidat. Hal ini ditopang dengan dominasi hierarki kepengurusan partai di tingkat pusat.

4) Dinamika kehidupan partai hanya signifikan terlihat ketika hajatan formal-prosedural akan dimulai. Sulit membayangkan entitas partai yang seharusnya hidup dari waktu ke waktu, tetapi seperti terlihat ada ketika menjelang pemilu.

5) Kandidat yang diusung partai kebanyakan dengan jelas memilih strategi menabur uang. (*)

Ingatkan Pemerintah Atas Pelanggaran Undang-undang, Malah Dibilang Rasis

11947426_1182854435064052_8993038925740936468_nSalah satu tuntutan dalam aksi #BuruhKepungIstana pada tanggal 1 September 2015 adalah menolak masuknya tenaga kerja asing “dalam kategori tanpa keahlian” di Indonesia. Penolakan ini didasarkan pada keprihatinan terhadap banyaknya buruh Indonesia yang ter-PHK, sementara para pekerja asing seperti disediakan karpet merah untuk bisa bekerja di Negeri ini.

Untuk menyebut satu contoh perusahaan yang mempergunakan tenaga kerja asing adalah PT Cemindo Gemilang, di Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Dalam berita yang diturunkan detik.com (9/9/2015) perusahaan ini mampu memproduksi 14 juta sak semen dalam setahun dengan nilai investasi USD 600 juta. Ada 274 pekerja asing yang saat ini bekerja di perusahaan itu.

Ketika ditanya Fahri (Wakil Ketua DPR RI), pekerja Tiongkok tak bisa berbahasa Indonesia dan Inggris.

Penyebutan kata “Tiongkok” hanya semata-mata karena mereka berasal dari sana. Bukan sebuah penegasan atas sebuah sikap, bahwa suatu ras tertentu lebih superior dan memiliki hak untuk mengatur ras yang lainnya. Kalau saja mereka berasal dari Jepang, tentu akan lain penyebutannya. Meskipun demikian, ada saja yang mengatakan penolakan terhadap pekerja asing dalam kategori unskilled workers yang bekerja di Indonesia itu adalah sikap rasis.

Terhadap anggapan itu tentu harus diluruskan.

Bagi FSPMI-KSPI, penolakan terhadap tenaga kerja asing adalah kritik atas kebijakan Pemerintah yang melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Rasanya perlu ditegaskan, yang kita tolak adalah tenaga kerja asing dalam kategori unskilled workers. Juga, yang tidak bisa berbahasa Indonesia.

Hal ini secara jelas disampaikan KSPI dalam spanduknya sebagaimana terlihat dalam gambar: “TOLAK PEKERJA ASING Atau Wajibkan Pekerja Asing Berbasaha Indonesia.” Mengapa harus begitu? Karena ketentuannya mengatur demikian.

Dalam BAB VIII mengenai PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING sudah diatur mengenai kritieria tenaga kerja yang dapat dipekerjakan di Indonesia. Disana disebutkan, penggunaan tenaga kerja asing dilaksanakan secara selektif dalam rangka pendayagunaan tenaga kerja Indonesia secara optimal. Bukan seperti yang terjadi saat ini, pintu bagi masuknya tenaga kerja asing dibuka selebar-lebarnya. Dalam hal ini, temuan Fahri soal pekerja Tiongkok yang tidak bisa berbahasa Indonesia, mengkonfirmasi adanya pelanggaran itu.

Kepmenaker Nomor KEP- 20/MEN/III/2004 tentang Tata Cara Memperoleh Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing juga dengan tegas dikatakan, tenaga kerja asing yang dipekerjakan wajib memenuhi persyaratan, bisa berbahasa Indonesia. Tentu tidak hanya itu syaratnya. Mereka juga harus memenuhi kewajiban mengenai standar kompetensi, yaitu kualifikasi yang harus dimiliki oleh tenaga kerja warga negara asing antara lain pengetahuan, keahlian, keterampilan di bidang tertentu, dan pemahaman budaya Indonesia.

Disebutkan, pemberi kerja asing wajib menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga pendamping tenga kerja kerja asing yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari tenaga kerja asing. Hal ini dilakukan, agar tenaga kerja pendamping tersebut dapat memiliki kemampuan sehingga pada waktunya diharapkan dapat mengganti tenaga kerja asing yang didampinginya. Apabila para tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia tidak memiliki keahlian sebagaimana tersebut, bagaimana mungkin akan terjadi alih teknologi dan alih keahlian? Sedangkan jumlah pencari kerja jumlahnya membludak, yang rasanya, bisa dipenuhi tanpa harus mendatangkan tenaga kerja asing.

Begitulah sikap kita. Bukan didasarkan atas kebencian, apalagi sentimen terhadap ras tertentu. Sebagai anggota IndustriALL Global Union yang beranggotakan kurang lebih 50 juta pekerja di 140 negara, tentu FSPMI percaya, kaum buruh sedunia harus bersatu. Kita sedang mengingatkan kepada pemerintah, bahwa saat ini sudah lebih dari 50 ribu pekerja di PHK. Jutaan orang menganggur. Tetapi mengapa tenaga kerja asing dalam kategori unskilled workers seperti diberi kemudahan untuk bekerja di negeri ini? (*)

Tulisan ini pernah dipublikasikan disini:

Ingatkan Pemerintah Atas Pelanggaran Undang-undang, Malah Dibilang Rasis

Perang Melawan Perbudakan

Jaba GarmindoKemarin, Selasa 8 September 2015, saya menghadiri persidangan di PHI Serang dalam perkara Nomor 18/Pdt.SUS-PHI/2015/PN.Srg. Ini adalah perkara antara Hasanudin dkk (67 orang) melawan PT. Indoseiki Metalutama (Ismu) dan PT. Akita Semesta (Akita). Agenda persidangan adalah mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh pihak Penggugat, Hasanudin dkk.

Tidak tim kuasa hukum. Kurang lebih seratus orang anggota Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) juga hadir dalam persidangan. Mereka memberikan dukungan kepada saksi. Juga semacam pesan, agar pengadilan dalam memeriksa perkara ini berjalan: Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Masa Esa.

Pada mulanya, Hasanudin dkk merupakan karyawan outsourcing dari perusahaan penyedia jasa pekerja, Akita. Karena ditempatkan di bagian produksi, maka pihak pekerja beranggapan hubungan kerja yang semula dengan perusahaan penyedia jasa pekerja berubah menjadi hubungan kerja dengan perusahaan penyedia pekerjaan, dalam hal ini adalah Ismu. Apalagi, beberapa diantara mereka sudah bekerja sejak tahun 2006. Lebih dari 8 (delapan) tahun berstatus outsourcing.

Beberapa aktivis serikat pekerja menyebut, outsourcing merupakan praktek perbudakan di dunia modern. Dan karena ia adalah perbudakan, maka semangat yang dikobarkan adalah, perang melawan perbudakan.

Dan karena ini peperangan, maka pilihan satu-satunya adalah dengan memenangkannya.

Dalam keterangannya, saksi menyampaikan dirinya bekerja di Ismu sejak tahun 2009. Ketika itu, saksi membuat lamaran kerja yang ditujukan kepada Ismu. Tak lama setelah menjalani tes, saksi diterima bekerja di Ismu tanpa perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis. Satu tahun kemudian, tepatnya tahun 2010, saksi diminta menandatangani PKWT dengan Akita.  Tahun 2013, saksi kembali diminta untuk menandatangani PKWT dengan Ismu. Dan pada tahun 2015, saksi di PHK.

Selama bekerja, saksi dipekerjakan di bagian produksi. Bercampur dengan karyawan tetap yang berasal dari Ismu. Bahkan mendapatkan ID Card dan seragam kerja atas nama Ismu.

Ketika saya tanyakan, apakah ada diantara 67 orang yang saat ini mengajukan gugatan ada yang memiliki cerita sama dengan saksi? Melamar ke Ismu tetapi kemudian diminta menandatangani PKWT dengan Akita? Saksi menjawab, ada. Kemudian ia menyebut satu nama.

Semua keterangan saksi semakin menguatkan dalil-dalil yang disampaikan pihak pekerja. Bahwa pekerja dari perusahaan penyedia jasa pekerja tidak boleh ditempatkan di bagian yang berhubungan langsung dengan produksi. Bahwa perusahaan pemborongan harus terpisah dari pekerjaan utama. Tetapi dalam kasus ini, semua ketentuan itu dilanggar. Hampir semua karyawan outsourcing ditempatkan di bagian produksi yang berhubungan langsung dengan kegiatan utama.

Ini bukan tentang Hasanudin dkk yang berjumlah 67 orang.

Ini juga bukan tentang mereka yang bekerja di Ismu.

Tetapi ini tentang nasib buruh outsourcing di Indonesia, yang dipekerjakan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Perkara ini akan menjadi acuan bagi pekerja di perusahaan lain dalam memperjuangkan kepastian kerja. (*)

Kahar S. Cahyono