Melintasi Batas Negara 7: Pekerjaan Rumah Kita

Ketua DPW FSPMI Provinsi Kepulauan Riau Otong Sutisna.
Ketua DPW FSPMI Provinsi Kepulauan Riau Otong Sutisna.

Penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional SPEE FSPMI di Batam adalah untuk kedua kalinya. Sebelumnya, pada tahun 2009 yang lalu, SPEE FSPMI juga menyelenggarakan Rakernas di kota ini. Dan memang, pemilihan kota Batam sebagai tempat penyelenggaraan Rakernas bukan tanpa alasan. Selain sebagai daerah industri – lebih dari lima ribu perusahaan berada disini – Batam merupakan salah satu basis anggota SPEE FSPMI. Memiliki jumlah anggota terbesar nomor 2 di Indonesia.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah FSPMI Provinsi Kepulauan Riau Otong Sutisna saat memberikan sambutan mengaku bangga dengan penyelenggaraan Rakernas di wilayahnya. Ia berharap, rapat kerja nasional akan menghasilkan sesuatu yang istimewa untuk gerakan buruh kedepan. Rakernas diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan.

Menurut Otong, ada beberapa pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh FSPMI, khususnya di Kepulauan Riau. Sebagai sektor yang terbesar di Batam, SPEE FSPMI harus mengambil tanggung jawab itu. Menyelesaikan perselisihan hubungan industrial yang masih kerap terjadi.

Beberapa perselisihan itu, salah satunya adalah mengenai outsourcing. Untuk anggota SPEE FSPMI, bisa dikatakan 80% persoalan sudah selesai. Masih tersisa sekitar 20 % yang membutuhkan penyelesaian. Akan tetapi untuk sektor SPAI, galangan kapal dan logam, masih banyak permasalahan. Mereka sudah bekerja selama 5 hingga 10 tahun, akan tetapi belum juga mendapatkan kepastian kerja. Masih outsourcing, kontrak berkepanjangan, upah yang murah.

Penggunaan buruh kontrak dan outsourcing yang tidak sesuai dengan perundang-undangan ketenagakerjaan jelas merupakan bentuk pelanggaran. Tetapi meskipun pelanggaran itu sudah mendapatkan teguran, keluar nota dinas dan anjuran dari Disnaker, eksekusinya tidak ada. Akhirnya banyak perusahaan yang mengabaikan hukum.

Menyikapi hal ini, yang bisa dilakukan serikat pekerja adalah menggeruduk perusahaan itu. Proses hukum tak menyelesaikan apa-apa. Sudahlah menghabiskan waktu yang relatif lama, penyelesaiannya tak sesuai dengan yang kita harapkan.

Menurut Otong Sutisna, saat ini ada 40 kasus yang masuk ke Dinasnaker Kota Batam. Semuanya berasal dari FSPMI.

“Ini satu prestasi,” kata Otong. Disambut tepuk tangan kami semua.

Banyaknya kasus perburuhan yang dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja, membuktikan bahwa FSPMI tidak tinggal diam ketika melihat perselisihan yang terjadi ditempat kerja. Organisasi ini aktif dalam melakukan tugas-tugas pembelaan, perlindungan dan memperjuangkan kepentingan anggota.

Tetapi juga, masih banyaknya kasus outsourcing di Batam, menandakan bahwa perjuangan Hostum (hapus outsourcing dan tolak upah murah) yang dilakukan sejak tahun 2012 belum selesai.

Selain outsourcing, permasalahan upah pun masih terjadi. Menurut Otong, saat ini ada pihak-pihak yang mengusik upah di Batam. Bahkan, ada yang melayangkan surat keberatan ke Mahkamah Agung terkait dengan adanya upah sektoral. Mereka tidak menginginkan ada upah minimum sektoral di Batam. Bahkan di Indonesia.

Selain upah dan outsourcing, persamalahan yang selanjutnya adalah terkait dengan banyaknya aktivis FSPMI yang banyak dijadikan target pemutusan hubungan kerja dan kriminalisasi. Banyak pihak yang merasa gerah dengan adanya FSPMI.  Oleh karena itu, kita perlu memikirkan agar aktivis FSPMI tetap bisa diwadahi dalam organisasi, setelah mereka kehilangan pekerjaan, misalnya.

Sayang sekali, Otong tidak merinci lebih jauh tentang apa yang dimaksud dengan sebuah wadah dalam organisasi bagi aktivis FSPMI yang sudah kehilangan pekerjaan. Tapi menurut saya, ini usulan yang menarik. Dalam beberapa diskusi informal, usulan seperti ini sebenarnya sudah sering muncul. Bagaimana organisasi mengambil peran yang lebih besar, tidak hanya ketika masih bekerja, tetapi juga pasca kerja.

Tentang may day.

Mulai tahun ini, peringatan hari buruh internasional diliburkan. Kita senang, karena artinya negara mengakui keberadaan kaum buruh sebagai sebuah element yang penting didalam negara. Tetapi hal itu sekaligus menjadi tantangan. Jika tahun-tahun sebelumnya may day selalu diperingati dengan aksi turun ke jalan, apakah ketika diliburkan buruh masih melakukan hal yang sama?

“Tantangan kita adalah bagaiamana mengkonsolidasikan kaum buruh, agar meskipun hari libur akan tetapi aksi tetap berjalan,” kata Otong.

Menurutnya, ini akan menjadi ukuran. Apakah serikat pekerja mampu menggerakkan kekuatan kaum buruh untuk menyampaikan tuntutan? Atau justru ini menjadi lonceng melemahnya gerakan. Ketika di hari yang diliburkan ini buruh lebih senang berdiam diri di rumah. Jika ini yang terjadi, niscaya gerakan buruh akan cenderung melemah.

Pilihan kita hanya satu. Tetap menggelorakan semangat juang kaum buruh agar mereka militan dalam melawan.

Diluar semua ikhtiar buruh untuk memperjuangkan kesejahteraan, ada satu hal yang selalu kita sesalkan. Mengapa pisau kebijakan itu selalu tumpul keatas? Faktanya, tidak ada Pengusaha yang mendapatkan sanksi ketika mereka melakukan pelanggaran terhadap undang-undang perburuhan. Jika pun ada, prosentasenya sangatlah kecil. Yang banyak mendapatkan sanksi justru buruh. Padahal jika kita meletakkan hubungan buruh dan pengusaha sebagai mitra, seharusnya mereka diletakkan pada posisi yang setara. Tidak boleh ada yang lebih diistimewakan dibandingkan dengan yang lainnya.

“Apakah Pemerintah berani mencabut ijin usaha pengusaha-pengusaha nakal?” Tanya Otong Sutisna dengan intonasi tinggi.

Suasana hening. Tak ada jawaban. Kemudian laki-laki itu melanjutkan, bahwa sesungguhnya buruh telah memberikan konstribusi yang besar kepada Negara. Karena itu sudah seharusnya pemerintah menegakkan peraturan. Kaum buruh bukanlah kelas terbawah. Bahwa buruh adalah kelas yang terhormat.

Didalam sambutannya, Otong juga menyinggung soal buruh go politics.

“Kita sudah ikut go politik,” kata Otong. Pada awalnya, kita berharap dengan adanya anggota legislatif dari buruh, kita bisa ikut memaksimalkan peran pengawasan. Tapi kenyataannya, ketika berada didalam bilik suara, suara buruh hilang.

Tetapi kita tidak perlu berkecil hati. Ini menandakan bahwa kita harus lebih banyak lagi belajar. Kita perlu melakukan pedidikan politik yang lebih dimengerti oleh kaum buruh. Meningkatkan kesadaran mereka untuk berpartisipasi dalam merubah kebijakan. Kita juga perlu membahasa didalam politik.

Berbicara tentang politik, sebenarnya Batam menarik untuk dijadikan referensi. Beberapa tahun yang lalu, mereka membentuk Jasmetal. Jaringan Simpul Pekerja Metal.

Jasmetal adalah dideklarasikan pada tanggal 13 November 2008. Mempunyai Visi sebagai wadah untuk mengekpresikan hak politik pekerja dan Misi memperjuangkan peningkatan kesejahtraan pekerja melalui peran aktif mengupayakan keterwakilan pekerja dengan slogan, “Berpolitik Cerdas & Bertanggung Jawab“.  Pada awalnya, sayap politik ini diselenggarakan untuk mendukung kader buruh dalam Pemilu 2009 adalah semacam sayap politik bagi FSPMI di Batam. Terkait dengan buruh go politics, boleh dikata, FSPMI Batam adalah pelopornya.

Pada akhirnya kita berharap, Rakernas III SPEE FSPMI akan memajukan organisasi ini kedepan.

Catatan:

Serial ini pernah diterbitkan di fspmi.or.id. Sebuah catatan perjalanan selama mengikuti Rakernas III SPEE FSPMI di Batam dan Singapura, pada tanggal 19 ~ 22 April 2014

Ketua Umum Pimpinan Pusat SPEE FSPMI duduk di kursi depan bersama tamu undangan.
Ketua Umum Pimpinan Pusat SPEE FSPMI duduk di kursi depan bersama tamu undangan.

Serius menyimak pemaparan pembicara
Serius menyimak pemaparan pembicara

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s