Melintasi Batas Negara 6: Retribusi Untuk Pribumi

Sriyanto, mewakili Dinas Tenaga Kerja Kota Batam
Sriyanto, mewakili Dinas Tenaga Kerja Kota Batam

Mari kita simak sambutan Sriyanto, mewakili Dinas Tenaga Kerja Kota Batam. Sebagai institusi yang berkaitan langsung dengan masalah ketenagakerjaan, sambutan Sriyanto menarik untuk diperhatikan.

Sriyanto mengaku mencatat hal-hal penting yang disampaikan oleh pembicara sebelumnya. Termasuk yang disampaikan oleh Otong Sutisna. Ia memberikan apresiasi atas apa yang disampaikan orang nomor satu di organisasi FSPMI Kepulauan Riau ini. Semangat bung Otong, kata Sriyanto, pada intinya ingin agar buruh tidak ditindas.

Semangat yang sama, sesungguhnya juga dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja.

Ketika FSPMI menyampaikan usulan tentang hapus outsourcing dan upah murah, Disnaker pun sudah melakukan pembenahan. Baik untuk industri elektronik maupun galangan kapal.

Sriyanto tidak menampik jika banyak kendala dalam penyelesaian kasus. Oleh karena itu, ia menganggap Serikat pekerja adalah kepanjang tangan dari Dinas Tenaga Kerja. Kalau tidak ada serikat pekerja yang ikut membantu tugas pemerintah, Disnaker pun tidak bisa berbuat apa-apa. Ia berharap FSPMI bisa membangun kerja sama yang lebih erat, agar permasalahan keternagakerjaan bisa cepat diselesaikan.

Perda Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, sebagaimana yang disampaikan oleh Rizky Solihin sudah berjalan. Bahkan, menurut Solohin, Batam menjadi barometer. Banyak dari daerah lain yang berkunjung ke Batam hanya untuk meminta petunjuk terkait dengan Perda tersebut. Dimana pada intinya, didalam perda ini mengatur perihak retribusi yang harus dibayarkan oleh tenaga kerja asing. Kemudian dana tersebut dipergunakan untuk melakukan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas pekerja.

Mendengar penjelasan itu, saya penasaran untuk mengetahui lebih jauh seperti apa sebenarnya Perda IMTA yang dibangga-banggakan itu. Kepada mbah google akhirnya saya bertanya, apa yang menjadi kelebihan dari Perda tentang Izin Mempekerjakan tenaga kerja Asing yang ada di Batam. Dari sini, saya bertemu dengan tulisan YJ Naim berjudul ‘Batam Tarik Dollar Tenaga Kerja Asing.’

Tentu kita masih ingat. Saat itu bulan April tahun 2010. Ribuan pekerja galangan kapal di Batam mengamuk dengan membakar mobil, kantor, gudang dan bahkan pabrik karena tersinggung perkataan seorang tenaga kerja asing.

Kericuhan bermula di ruang kerja sebuah kantor galangan kapal di Tanjung Uncang. Beberapa orang tenaga kerja lokal, pada waktu itu, dimarahi seorang tenaga kerja asing. Parahnya, tenaga kerja asing itu menyebut seluruh orang Indonesia bodoh.

Perkataan orang asing itu menyulut emosi ribuan pekerja. Hanya berselang beberapa jam, pabrik dipenuhi buruh yang hatinya terluka karena disebut “bodoh”. Rasa nasionalisme juga membakar hati banyak pekerja lainnya yang kemudian berkumpul di halaman dalam dan luar pabrik.

Sebenarnya, beberapa orang percaya, aksi buruh pada Kamis 22 April 2010 itu adalah akumulasi dari kemarahan pekerja atas “tingkah” tenaga kerja asing dan kecemburuan atas fasilitas yang diberikan kepada pekerja asing.

Di beberapa sisi, hubungan antara tenaga kerja asing dengan tenaga kerja lokal memang kurang harmonis. Jabatan tenaga kerja asing sebagai “bos” membuat pekerja lokal harus menerima perintah. Apalagi, kebanyakan tenaga kerja asing diberikan fasilitas super wah dibanding buruh lokal oleh perusahaan tempat mereka bekerja yang harus terengah-engah menyusun pengeluaran uang karena gaji yang relatif kecil.

Sebagai salah satu kota industri terbesar di Asia Pasifik, sebenarnya tidak heran jika Batam dipadati tenaga kerja asing. Mereka berasal dari berbagai negara. Mulai dari Eropa, Australia, Amerika, India hingga negara jiran Singapura.

Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, pada 2011 sempat merilis terdapat 5.181 pekerja asing mencari nafkah. Diperkirakan, jumlahnya lebih banyak dari data yang dimiliki Disnaker.

Para pekerja asing menguasai hampir setengah lapangan pekerjaan, mulai dari inspektur pekerja di lapangan hingga bagian administrasi di kantor. Hal ini yang membuat pekerja lokal tergeser. Sebenarnya, pemerintah pusat sudah menyusun strategi alih tenaga kerja dengan memberlakukan iuran Dana Pengembangan Keahlian dan Ketrampilan (DPKK) kepada tenaga kerja asing.

Tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia harus membayar DPKK sebesar 100 dolar AS per bulan. Uang yang dikumpulkan itu kemudian disalurkan untuk pengembangan keahlian dan ketrampilan pekerja lokal.

Tujuannya, diharapkan keterampilan dan keahlian pekerja lokal bertambah, sehingga kemudian industri tidak lagi membutuhkan tenaga kerja asing. Dan seluruh posisi strategis perusahaan bisa dikuasai pribumi. Sayangnya, DPKK yang disetor sekitar 5.000 pekerja asing ke kas negara belum menyentuh pekerja lokal. Balai Pelatihan Kerja yang ada di Batam terkesan sepi dari kegiatan.

Pada akhir 2012, pemerintah menerbitkan PP Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). Dengan PP itu, pemerintah daerah bisa menarik langsung retribusi tenaga kerja asing dan mengelola uangnya.

Pemerintah Kota Batam menyambut PP itu dengan optimistis dan langsung menyusun Perda IMTA yang disahkan awal Februari 2013.
Sesuai dengan Perda, mulai Maret 2013, tenaga kerja asing yang hendak memperpanjang IMTA diwajibkan membayar retribusi. Besarannya sama dengan DPKK yang dulu dibayarkan ke pemerintah pusat, yaitu 100 dolar AS per bulan.

Pemerintah Kota menargetkan penerimaan kas daerah sebesar Rp 24 miliar per tahun dari retribusi perpanjangan IMTA itu dengan asumsi sebanyak 2.000 orang tenaga kerja asing. Dari penerimaan itu, kata dia, sebanyak 70 persen harus dialokasikan untuk kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal. Sayangnya ketentuan 70 persen itu baru berlaku setelah lima tahun Perda diterapkan.

Dananya itu bisa digunakan untuk membangun dan mengoperasikan Balai Latihan Kerja untuk meningkatkan kemampuan pekerja lokal. Diharapkan, dengan peningkatan kemampuan maka pekerja lokal dapat menggantikan posisi tenaga kerja asing di perusahaan-perusahaan. Selain itu, dana ini juga dapat digunakan untuk sertifikasi profesi berstandar internasional.

Catatan:

Serial ini pernah diterbitkan di fspmi.or.id. Sebuah catatan perjalanan selama mengikuti Rakernas III SPEE FSPMI di Batam dan Singapura, pada tanggal 19 ~ 22 April 2014

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s