Masyarakat Terjebak di Tengah Elitisme Tokoh

Secara umum, demokrasi didefinisikan sebagai sebuah kondisi dimana kontrol publik, khususnya kontrol terhadap kebijakan dan urusan publik, berfungsi sepenuhnya didalam sistem kekuasaan. Kontrol itu didasarkan atas prinsip kesetaraan politik.

Dengan demikian, demokrasi mensyarakat adanya hak dan kemampuan setiap orang untuk berpartisipasi dalam memberikan otoritas kepada para wakil dan pejabat berdasarkan ide atau opini utama yang berkembang di tengah masyarakat. Para wakil rakyat dan pejabat juga harus terus-menerus bersikap responsif terhadap opini dan kepentingan masyarakat, serta akuntabel terhadap setiap warga negara atas apa yang telah mereka perbuat. Karena itu demokrasi juga memerlukan adanya transparansi dan solidaritas diantara sesama anggota masyarakat.

Itulah sebabnya, penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat terhadap politik dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sebab dengan mengetahui pemahaman masyarakat terhadap politik, kita bisa memahami konstruksi sosial-politik masyarakat di Kabupaten Serang. Dengan memahami konstruksi sosial-politik masyarakat, maka akan semakin mudah bagi kita untuk menyusun strategi, guna memperjuangkan terwujudnya demokrasi yang bermakna di Kabupaten Serang.

Pemahaman Politik Masyarakat
Pemahaman masyarakat Kabupaten Serang dalam memahami politik sangat bervariasi. Data kami menyatakan, masyarakat yang memaknai politik sebagai kontrol rakyat atas urusan publik sebesar 36,4 persen. Akan tetapi, masyarakat yang menganggap bahwa politik hanya bermakna elitisme juga sama besarnya. Sementara itu, masyarakat yang menganggap politik semata-mata sebagai urusan para elit/tokoh sebesar 18,2 persen dan yang menganggap politik sebagai permainan para elit adalah 18,2 persen. Jika kedua ’penilaian ini’ digabungkan, maka nilainya menjadi 36,4 persen. Ini artinya, jumlah orang yang menganggap bahwa politik merupakan kontrol rakyat atas urusan publik dan mereka yang mengaitkan politik dengan elit/tokoh bernilai sama besar.

Data ini memberikan gambaran kepada kita, ditengah kesadaran masyarakat terhadap politik yang mulai tumbuh, sinisme terhadap elit juga masih cukup tinggi. Bahkan, bisa dikatakan berimbang. Dan karena elit lebih memiliki ’power’ untuk memaksakan agenda politiknya, tidak jarang sinisme masyarakat terhadap elit justru menjadi semakin besar. Sinisme terhadap elit sebagaian besar disebabkan karena kegagalan elit/tokoh dalam mewujudkan harapan masyarakat. Apalagi dirasakan, elit/tokoh hanya hadir menjelang pemilu/pilkada, tetapi mengabaikan urusan-urusan publik ketika mereka sudah beraih kekuasaan.

Beberapa Contoh

Kotrol rakyat atas urusan publik, salah satunya bisa dilihat dari aksi yang dilakukan masyarakat Kampung Glinseng, Kecamatan Kragilan, atas pecemaran lingkungan dan dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh sebuah perusahaan di daerah itu. Hal serupa juga dilakukan oleh masyarakat Jawilan, juga terkait dengan pencemaran lingkungan. Kita bisa membaca, bahwa gerakan ini merupakan pertanda bahwa masyarakat mulai menyadari akan pentingnya lingkungan yang sehat dan bersih bagi publik, dan untuk itu, warga di kedua kecamatan itu mendesak agar pemerintah daerah bersikap tegas terhadap pihak-pihak yang telah melakukan pencemaran terhadap lingkungan.

Desakan serupa juga pernah dilakukan oleh masyarakat di Serang Timur, terkait dengan kerusakan jalan dan kemacetan yang sering terjadi di sekitar kawasan industri. Pendek kata, rakyat seperti hendak menegaskan bahwa mereka memiliki kuasa (kontrol/kendali) terkait dengan urusan dan kebijakan publik.

Mengakhiri Dominasi Elit dengan Merebut Kekuasaan

Yang menarik, di tengah sikap elitisme yang menonjol ini, menurut informan kami, ada 27,3 persen informan yang menganggap bahwa politik adalah perjuangan untuk merebut kekuasaan. Mereka percaya, bahwa untuk mengakhiri dominasi elit, jalan yang harus ditempuh adalah dengan berkuasa.

Kondisi ini, barangkali sudah mulai terasa sejak pemilu tahun 2009. Saat para aktivis pro-demokrasi ramai-ramai ikut pemilu legislatif . Beberapa element pekerja/buruh di Kabupaten Serang, misalnya, mendeklarasikan ’Gerakan Buruh Pilih Buruh’ untuk mendukung pencalonan beberapa aktivis serikat buruh dalam pemilu legislatif 2009.

Dengan mendudukkan sebanyak mungkin wakil-wakilnya dalam kursi legislatif, mereka percaya bisa memberikan warna yang beda. Dimana pada akhirnya, isu utama perjuangan mereka bisa dengan mudah diperjuangkan.

Menjelang Pilkada Provinsi Banten, bisa jadi isu ini semakin gencar disuarakan. Beberapa kalangan mulai menyuarakan perubahan. Mendorong tokoh-tokoh alternatif untuk tampil di depan, merebut kekuasaan dari cengkeraman ‘dinasti’. Sayangnya, pemetaan demokrasi ini tidak terlalu jauh menggali informasi, seberapa jauh penilaian masyarakat terhadap pilgub tersebut.

Catatan Pemetaan Demokrasi: Kahar C. CahyonoCatatan: Tulisan ini berbasis pada laporan hasil Pemetaan Demokrasi Lokal di Serang – Banten, Tahun 2010 – 2011 yang sudah di launching pada tanggal 9 April 2011 bertempat di Wisma Abdi Negara Serang.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s