Blok Politik Demokratik: Kebutuhan atau Sekedar Angan-angan? (3)

Dalam bagian 1 dan 2 tulisan ini, saya menjelaskan bahwa Gerakan Buruh Pilih Buruh dan Advokasi Perda Ketenagakerjaan merupakan salah satu agenda politik gerakan serikat buruh di Serang – Banten. Bagian ini menjadi penting untuk diketahui jika kita ingin melihat kebijakan politik FSBS secara utuh. Sebab, berangkat dari pengalaman inilah akhirnya kami tiba pada kesimpulan, betapapun kuatnya perjuangan sektoral, tetap saja kesulitan membuat perubahan yang fundamental.

Jika ada yang mengatakan, FSBS latah berbicara demokrasi dan politik, saya kira ini adalah pendapat yang tergesa-gesa. Sebab faktanya, sejak tahun 2003 FSBS sudah menyerukan pentingnya keberadaan Perda – sebagai sebuah proses politik – yang secara khusus mengatur tentang Ketenagakerjaan. Meskipun, kerja-kerja serius ke arah itu baru dimulai tahun 2008.

Masih bisa kita lacak, dukungan akan pentingnya Perda Ketenagakerjaan untuk menjawab permasalahan hubungan industrial di Kabupaten Serang mendapatkan momentumnya saat Wakil Bupati Serang, H. Andy Sujadi mendukung penghapusan sistem kerja kontrak dan outsourcing di depan ribuan pekerja/buruh yang sedang menggelar Apel Akbar Buruh Serang dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) pada tanggal 4 Mei 2008.

Sebagai komitmen dari pernyataan itu, Wakil Bupati berjanji bahwa Pemkab akan segera membuat Perda. Pernyataan itu dibenarkan oleh Ketua Komisi B Kabupaten Serang, H. Ubaidillah Kabier, yang juga hadir dalam Apel Akbar Buruh Serang. Ia menyatakan, memang perlu dibuat regulasi yang seirama antara pemerintah, perusahaan dan pekerja dan buruh dalam sistem ketenagakerjaan.

Ubaidillah Kabier menyatakan, dalam waktu dekat draf Raperda Sistem Ketenagakerjaan sudah masuk di meja Komisi B untuk segera ditindaklanjuti. Menurut dia, draf raperda dia itu antara lain mengatur tentang sistem kerja yang tidak menindas kaum buruh.

Berita menjadi headline hampir semua koran lokal di Banten. Bahkan, Fajar Banten, dalam tajuk rencana menyebut sebagai ”Kado Indah May Day 2008”:

Kado Indah ”May Day” 2008

Wakil Bupati (Wabup) Serang H. Andy Sujadi menyatakan mendukung penghapusan sistem kerja kontrak dan out sourcing terhadap para pekerja dan buruh. Pasalnya, sistem tersebut tidak memberikan kepastian kepada nasib buruh dan pekerja.

Hal itu diungkapkan Wabup saar acara ”Apel Akbar” peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) yang digelar oleh Aliansi Serikat Pekerja Serikat Buruh (ASPSB) di Alun-alun Barat Kota Serang, kemarin.

Menurut wakil bupati, sistem outsourcing jelas membuat pekerja tidak berdaya karena tidak dilibatkan dalam perjanjian kerja. Oleh karena itu, nasib pekerja dan buruh menjadi tidak menentu karena, perusahaan dengan mudah tidak mempekerjakan lagi, tanpa harus membayar konpensasi yang cukup tinggi.

Ia mengatakan, dirinya sudah bertemu dengan beberapa perwakilan pekerja untuk membicarakan tentang aturan yang banyak dituntut buruh maupun pekerja. Menurut dia, untuk membahas hal ini, akan dipertemukan element terkait, seperti pemda, DPRD, serikat/asosiasi pekerja, dan asosiasi pengusaha. Ditambahkan, sebagai respon terhadap tuntutan pekerja, pemkab akan membuat aturan ketenagakerjaan dalam bentuk PERDA. ”Termasuk yang mengatur sistem kerja tersebut,” jelasnya.

Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Serang, H. Ubaidillah Kabier, menyatakan, memang perlu dibuat regulasi yang seirama antara pemerintah, perusahaan dan pekerja dan buruh dalam sistem ketenagakerjaan.

Ia menyatakan, dalam waktu dekat draf Raperda Sistem Ketenagakerjaan sudah masuk di meja Komisi B untuk segera ditindaklanjuti. Menurut dia, draf raperda dia itu antara lain mengatur tentang sistem kerja yang tidak menindas kaum buruh.

Sementara Koordinator ASPSB Serang, A Hafuri Yahya, mengatakan, aturan dan sistem kerja selama ini diterapkan masih terjadi pelanggaran-pelanggaran. Oleh karena itu, tegasnya, tidak ada langkah lain selain mendesak kepada pemerintah membuat arah kebijakan ketenagakerjaan yang komprehensif dan berkeadilan. Salah satunya, kata dia, membuat Perda Ketenagakerjaan yang mengatur agar tidak terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran kerja.

Peringatan Hari Buruh Internasional diisi juga dengan pemberian bunga oleh para Polwan Polres Serang kepada para pejabat, buruh dan pekerja yang hadir dalam acara apel akbar tersebut.

Ini jelas berita menarik. Karena mungkin baru kabupaten Serang saja yang respon terhadap tuntutan buruh, bahkan mengupayakan perda untuk mengatur sistem ketenagakerjaan yang benar-benar pro buruh. Wah, bisa dijadikan contoh oleh daerah lain, nih.

Tetapi kemudian, persoalannya, sesuatu yang agak ’sosial demokrat seperti ini’, memang kadang bertolah belakang dengan mekanisme pasar yang merupakan kepentingan dari pengusaha. Tapi, sebagai suatu wacana, langkah Wabup Serang yang demikian, merupakan ’oase di padang gersang’ bagi buruh.

Mungkin juga, ini kado ulang tahuun terindah, buat ”May Day” tahun ini.***

Sumber: Fajar Banten, terbit pada tanggal 05 Mei 2008

Tiga bulan selanjutnya, karena ada indikasi bahwa janji tentang sebuah Perda yang mempu menjawab permasalahan itu tidak ditindaklanjuti dengan serius, FSBS kembali bersuara. Kali ini menggunakan momentum Kemerdekaan RI, 17 Agustus 2008.

Saat element masyarakat tenggelam dalam sukacita peringatan kemerdekaan, menggelar berbagai lomba, dari makan kerupuk hingga panjat pinang, FSBS mencuri perhatian publik melalui sebuah konferensi pers yang intinya menagih janji Pemkab dan DPRD Kabupaten Serang untuk membuat Perda Ketenagakerjaan:

Soal Raperda Ketenagakerjaan

Buruh Tagih Janji Pemkab & Dewan

Forum Solidaritas Buruh Serang (FSBS) menagih janji Pemkab Serang dan DPRD Kabupaten Serang yang akan membuat aturan ketenagakerjaan dalam bentuk peraturan daerah (perda). Pasalnya, hingga kini janji tersebut belum terbukti ditindaklanjuti secara serius.

Demikian disampaikan Sekretaris Eksekutif FSBS, Argo Priyo Sujatmiko, Minggu (17/08), didampingi sejumlah pengurus. Ia mengatakan hal itu untuk menagih janji Pemkab dan DPRD pada rapat akbar buruh Serang 4 Mei 2008 lalu. ”Pada momentum HUT RI ini kami mempertanyakan kapan janji itu akan dibuktikan,” tegasnya.

Ia mengungkapkan, pada 4 Mei 2008 Wakil Bupati Serang H. Andy Sujadi menyatakan, pemkab akan membuat aturan ketenagakerjaan dalam bentuk perda, termasuk yang mengatur sistem kerja kontrak.

Argo juga mengatakan, saat itu Ketua Komisi B H. Ubaidilah Kabier menyatakan dalam waktu dekat draf raperda sistem ketenagakerjaan sudah masuk di meja Komisi B untuk segera ditindaklanjuti. Hal ini diperkuat lagi saat audiensi dengan Aliansi Serikat Pekerja Serikat Buruh (ASPSB) tanggal 24 Juli 2008 juga akan mengatakan akan segera melakukan pembahasan draf raperda Ketenagakerjaan pada Juli dan Agustus ini. ”Faktanya hingga hari ini belum ada tanda-tanda janji itu agan segera ditepati,” jelasnya.

Melihat hal ini, kata Argo, berkaitan dengan momentum HUT ke-63 Kemerdekaan RI, FSBS menyerukan kepada serikat pekerja dan serikat buruh, untuk terus menerus melakukan konsolidasi dalam rangka melakukan penguatan fungsi kontrol praktik hubungan kerja di pabrik. Selain itu, lanjut dia, mendesak pengusaha untuk memberikan kebebasan berserikat dengan tidak menghalang-halangi kebebasan berserikat, dan mendesak Pemkab dan DPRD Kabupaten Serang untuk segera membuat aturan ketenagakerjaan yang menjamin kepastian bekerja bagi buruh dan pengusaha.

”Selama ini aturan yang ada tidak diatur sanksi sehingga pelanggaran yang terjadi terus dibiarkan. Kami mengharapan dalam PERDA itu harus diatur sanksi secara tegas,” katanya. (H-32) ***

Sumber: Fajar Banten, terbit pada tanggal 19 Agustus 2008

Pada tahap selanjutnya, tanggal 27 April 2009 Kabupaten Serang memang memiliki Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Ketenagakerjaan. Namun, FSBS menganggap bahwa Perda tersebut masih jauh panggang dari api. Belum menjawab permasalahan ketenagakerjaan yang terjadi.

Buruh Minta Perda Ketenagakerjaan Dikaji Ulang

Karena Belum Sentuh Persoalan Inti

SERANG – Forum Solidaritas Buruh Serang meminta agar Peraturan Daerah (Perda) Ketenagakerjaan yang telah disahkan beberapa waktu lalu dikaji ulang, karena pasal yang terdapat di Perda tersebut belum menyentuh persoalan-persoalan inti yang dihadapi kaum buruh.

Kepada Radar Banten, Minggu (12/4), Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM Forum Solidaritas Buruh Serang, Argo Priyo Sujatmiko, mengatakan, pihaknya telah meminta kepada Pansus Ketenagakerjaan agar tidak terburu-buru mengesahkan aturan ini, karena masih ada beberapa poin yang belum menyentuh inti persoalan. ”Ada 4 poin sangat penting bagi buruh yaitu tenaga kontrak, percaloan tenaga kerja, kebebasan berserikat, dan upah yang masih dibawah UMK. Nah, empat masalah ini belum dijelaskan secara rinci di Perda sehingga kami khawatir jika dipaksakan untuk dijadikan aturan maka nasib buruh tidak akan berubah,” kata Priyo.

Mengenai percaloan tenaga kerja, menurutnya, masih dilakukan oleh oknum. ”Para calo ini meminta uang kepada calon tenaga kerja antara Rp. 500 ribu – Rp. 2 juta, padahal calon tenaga kerja ini hanya jadi karyawan kontrak,” kata Priyo.

Terkait kritik ini, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Serang dan Transmigrasi Kabupaten Serang, Sudrajat, mengungkapkap bahwa Perda yang telah disahkan masih dikaji di bagian hukum sehingga belum diberlakukan.” (kar)

Sumber: Radar Banten, terbit pada tanggal 14 April 2009

Kekecewaan inilah yang kemudian semakin membulatkan tekad FSBS untuk mendorong agar aktivis buruh potensial ikut mencalonkan diri sebagai anggota legislatif pada Pemilu 2009. Alasannya sederhana, agar menghasilkan kebijakan ketenagakerjaan yang bisa menyelesaikan permasalahan, DPRD haruslah diisi oleh orang-orang yang mengerti tentang permasalahan ketenagakerjaan. Dan itu hanya akan terjadi bila ada wakil buruh yang berada di dalamnya.

Kegiatan Diskusi Publik yang diselenggarakan FSBS untuk menyikapi UMK 2011

Menjadi Pemain, Bukan Penonton

Pengalaman memperjuangkan Perda Ketenagakerjaan di Kabupaten Serang, menginspirasi FSBS bahwa perjuangan buruh tidak cukup hanya dilakukan dengan ”parlemen jalanan”. Buruknya kualitas Perda Ketenagakerjaan, diyakini FSBS sebagai ketidakmengertian anggota DPRD terhadap pokok permasalahan yang sesungguhnya. Kesimpulan inilah yang kemudian mengantarkan FSBS pada sebuah sikap, untuk mendorong dan mendukung aktivis serikat buruh untuk maju sebagai anggota legislatif dalam pemilu 2010.

Jika kelak mereka terpilih sebagai anggota legislatif, diharapkan bisa memperjuangkan pengaturan di bidang ketenagakerjaan yang menyeluruh dan komprehensif mencakup pembangunan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, pembinaan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja.

Kekuatan serikat buruh terletak pada anggotanya (yang terorganisir). Oleh karenanya, tampilnya aktivis buruh sebagai caleg dalam pemilu 2009 harus dimaknai sebagai bagian untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan kaum buruh. Itulah sebabnya, buruh harus mendukung mereka.

Untuk itu, buruh harus keluar, dari apa yang disebut oleh Michael Lerner sebagai tuna kuasa. Sebab bahaya dari sikap tuna kuasa ini sangat besar. Kata Lerner, anggapan atau persepsi tuna kuasa dapat menimbulkan berbagai efek negatif dalam kehidupan sosial. Anggapan tuna kuasa menyebabkan seseorang tidak ingin mengadakan perubahan yang seharusnya dapat dilakukan. Berbagai kekurangan, ketidakadilan, dan penyewengan kekuasaan dipandang sebagai “kenyataan”. Karena kenyataan, ada rasa khawatir akan kalah, tersingkir, dan dikesampingkan orang lain. Kekhawatiran ini akan terbukti dan menjadi self-fullfilling prophecy ketika orang bertindak selaras dengan anggapan dan rasa khawatir tersebut.

Rasa apatis, lemah, tidak berdaya, tidak boleh menghentikan langkah kita untuk memperjuangkan perbaikan. Selama ini kaum buruh cukup membuktikan diri sebagai jiwa-jiwa yang tidak patah menghadapi tantangan. Buktinya, perlawanan terus dikorbankan, manakala hak-hak mereka dinistakan. Oleh karenanya, pilihan untuk memenangkan aspirasi buruh dengan memilih pejuang-pejuang buruh merupakan sebuah keniscayaan. Sementara mereka yang hanya mengumpulkan suara kaum buruh, tanpa memberikan solusi konkret dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan ketenagkerjaan, tidak layak mendapat dukungan buruh.

Catatan Refleksi: Kahar S. Cahyono

https://kaharscahyono.wordpress.com/

Iklan

Satu pemikiran pada “Blok Politik Demokratik: Kebutuhan atau Sekedar Angan-angan? (3)

  1. ……………………………………………………………………………………………………………..

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s