Blok Politik Demokratik: Kebutuhan atau Sekedar Angan-angan (2)

Terjun secara langsung untuk memberikan dukungan terhadap aktivis serikat buruh yang mencalonkan sebagai anggota legislatif dalam Pemilu 2009, bagi saya adalah pengalaman yang berharga. Memang, pada akhirnya tidak ada satu pun aktivis serikat buruh yang kami dukung berhasil duduk dalam lembaga legislatif. Gagal! Baiklah, jika itu dibilang kegagalan, maka saya hendak mengatakan, bahwa kegagalan itu setara dengan pelajaran yang kami dapatkan.

Salah satu pelajaran berharga itu adalah, kami semakin menyadari, menjadi pemain jauh lebih baik daripada sebagai penonton. Ibarat sepak bola, seringkali kita hanya menjadi komentator dipinggir lapangan, dan jarang sekali masuk kedalam gelanggang untuk menjadi penentu.

Meskipun memberikan dukungan kepada calon legislatif, bukan berarti FSBS berada di ketiak partai politik. FSBS hanya peduli pada kepentingan buruh, dan oleh karenanya, semua dukungan itu adalah sebuah ikhtiar untuk memperbesar kemungkinan itu.

Kelak ketika berkenalan dengan ide Blok Politik Demokratik (Non-Partai), kami merasa ini adalah model gerakan politik yang sejak lama dibayangkan itu. Hanya, memang, sebelumnya kami kesulitan untuk merumuskannya. Bagi saya, blok politik adalah ‘sayap politik’ dari gerakan sosial. Perda Ketenagakerjaan di Serang-Banten, adalah pelajaran yang berharga betapa perjuangan yang hanya bersifat sektoral mudah dibuat porak-poranda.

Perda: Sebagai Perjuangan Politik

Dalam tulisan terdahulu sudah saya singgung, bahwa salah satu alasan FSBS mendukung caleg dari aktivis buruh adalah untuk mendorong terwudujudkan Perda Ketenagakerjaan yang memihak kepada pekerja/buruh. Argumen kami sederhana, jika elemen pro-demokrasi menguasai legislatif, maka keberadaan Perda yang memihak kepada masyarakat akan dengan mudah diwujudkan. Ini tidak lepas dari euforia otonomi daerah, yang muncul sebagai jawaban untuk membuat masyarakat lebih dekat dengan pengambil kebijakan, yang diharapkan lebih mengerti tentang konteks lokal.

Seperti ditulis Jimly Asshiddiqie dalam makalahnya, “Otonomi daerah berarti, otonomi masyarakat di daerah-daerah yang diharapkan dapat terus tumbuh dan berkembang keprakarsaan dan kemandiriannya dalam iklim demokrasi dewasa ini.” Lebih lanjut dijelaskannya: “Secara ideal, wilayah kekuasaan pemerintahan negara tidak dapat menjangkau atau turut campur dalam urusan pemerintahan desa. Biarkanlah masyarakat desa mengatur sendiri tata pemerintahan desa mereka serta mengatur perikehidupan bersama mereka di desa sesuai dengan kebutuhan setempat. Tidak perlu diadakan penyeragaman pengaturan untuk seluruh wilayah nusantara.”

Oleh karenanya, otonomi daerah merupakan sebuah kesempatan untuk memperbaiki kondisi sosial masyarakat. Termasuk di dalamnya adalah persoalan ketenagakerjaan, yang tidak dapat dipisahkan dari persoalan sosial masyarakat. Hal ini dikarenakan bahwa saat kita berbicara tentang pekerja/buruh, maka permasalahannya tidak bisa dilepaskan dari keluarga yang menjadi tanggungannya, entah itu orang tua, istri/suami atau anak-anaknya. Jika sesuatu terjadi pada pekerja/buruh maka cepat atau lambat juga akan berdampak pada satuan sosial yang lebih besar.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 (UU 13/2003) tentang Ketenagakerjaan telah berlaku selama hampir 7 tahun hingga saat ini. Tetapi dirasakan bahwa UU 13/2003 memerlukan sebuah kontekstualisasi di Kabupaten Serang demi menjawab persoalan sosial yang terjadi, dan pada akhirnya diharapkan bahwa kesejahteraan masyarakat Serang meningkat.

Dalam kaitan dengan itu, otonomi daerah memberikan peluang bagi daerah untuk membuat peraturan yang mengejewantahkan peraturan di tingkat nasional yang disesuaikan dengan kondisi daerah. Di dalam Pasal 18 ayat (8) Perubahan Kedua UUD 1945 dinyatakan: “Pemerintah pusat memberikan otonomi yang luas kepada daerah-daerah untuk melaksanakan pemerintahan masing-masing, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan di bidang lain yang diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman yang dimiliki daerah”

Sonny Maulana Sikumbang, dalam makalahnya menyatakan: “Pada negara hukum yang demokratis, Perda merupakan alat utama pemerintah daerah untuk melakukan perubahan pada lembaga-lembaga di daerah. Hal ini menunjukkan sisi penting dari perancangan Perda, yaitu membentuk Perda yang efektif dan mampu membawa perubahan.” Selain itu, suatu peraturan daerah harus mampu memecahkan masalah sosial yang dihadapi di daerah tersebut.

Seruan pentingnya sebuah Perda untuk menjawab permasalahan ketenagakerjaan sebenarnya sudah digaungkan oleh FSBS sejak tahun 2003. Tepatnya dalam Diskusi Publik bertema ”Kondisi Buruh Pasca Lahirnya Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,” tanggal 18 September 2009. Diskusi Publik ini menghadirkan narasumber dari Disnaker Serang, Ketua DPC SPTSK Prabowo (juru bicara FSBS), Sekretaris Eksekutif TURC Rita Olivia Tambunan, dan fasilitator dari LIPS Drs. Marsen Sinaga, yang pernah diberitakan Fajar Banten, 30 September 2003.

UU Perburuhan Terlalu Berpihak pada Pengusaha

PHK Besar-besaran Ancam Buruh Serang

Peraturan baru mengenai ketenagakerjaan, yaitu UU No. 13/2003, lebih berpihak kepada pengusaha dibandingkan kaum buruh. Sebab, peraturan tersebut melegalkan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak oleh pemilik modal. Akibatnya, posisi kaum buruh saat ini semakin terpuruk dibandingkan sebelumnya.

Dengan peraturan baru itu pula, diperkirakan di Kabupaten Serang akan terjadi lagi PHK besar-besaran yang dilakukan pengusaha terhadap karyawannya. Berarti akan menambah banyak pengangguran dan semakin rawannya masalah sosial.

Hal tersebut terungkap dalam diskusi publik yang diselenggarakan Forum Solidaritas Buruh Serang (FSBS), Minggu (18/9) di Gedung Korpri Serang. Diskusi publik yang mengambil tema ”Kondisi Buruh Pasca Lahirnya UU Ketenagakerjaan No. 13/2003” itu dihadiri sejumlah perwakilan serikat buruh dan pekerja yang ada di Serang. Diskusi itu menghadirkan narasumber dari Disnaker Serang, Ketua DPC TSK Prabowo, perwakilan dari TURC Rita Olivia, dan fasilitator dari LIPS Drs. Marsen Sinaga.

Sekretaris Umum Trade Union Right Center, Rita Olivia mengatakan, pada prakteknya PHK besar-besaran di Indonesia sudah mulai terjadi sejak tahun 1997, atau jauh sebelum keluarnya undang-undang perburuhan baru. Namun demikian, praktik tersebut bisa diminimalisasi sedemikian rupa karena undang-undang ketenagakerjaan mempersulit proses PHK. Dalam peraturan lama sebisa mungkin praktek PHK menjadi solusi terakhir.

”Memang betul, semenjak krisis ekonomi melanda Indonesia dipenghujung tahun 1997 terjadi gelombang PHK besar-besaran di berbagai daerah. Bisa dikatakan UU No. 13/2003 bukan pemicu terjadinya PHK di Indonesia. Karena PHK sudah ada sebelum peraturan tersebut,” katanya.

Namun, dalam peraturan baru ternyata posisi tawar buruh semakin rendah. Pengusaha dimungkinkan melakukan PHK pada kondisi tertentu, tanpa merundingkannya dengan pihak buruh atau pemerintah daerah setempat. Kondisi itu jelas semakin melemahkan posisi buruh di Indonesia.

Pendapat serupa juga dikemukakan Ketua DPC TSK, Prabowo. Ia memprediksi bahwa gelombang PHK massa akan membayangi pekerja di Indonesia, tidak terkecuali di Kabupaten Serang. ”Sekarang mereka bisa dengan mudah untuk memutuskan melakukan PHK terhadap para pekerjanya. Ini sudah terbukti dan pemerintah pusat tidak sanggup melakukan apa-apa,” katanya.

Ia mengatakan, bukti kalau UU baru tentang ketenagakerjaan lebih berbihak kepada pengusaha bisa dilihat dari proses pembuatan peraturan tersebut. Menurut dia, peraturan baru mengenai ketenagakerjaan dibuat dengan bayang-bayang pengaruh dari IMF. Lembaga tersebut berkepentingan untuk masalah ini. Ia mengatakan, IMF mengakomodasi berbagai kebijakan agar perekonomian Indonesia bergerak membaik, dengan tujuan agar bisa membayar utang luar negeri. Solusinya dengan melakukan berbagai efisiensi. Salah satunya dengan melakukan pengurangan jumlah tenaga kerja.

”Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4% tidak memberikan arti apa-apa bagi kesejahteraan buruh. Malah itu sebaliknya. Sebab, fokusnya adalah agar bagaimana caranya bisa membayar utang luar negeri,” katanya.

Ia mengatakan, salah satu solusi untuk mencegah praktik pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan tindakan lainnya yang merugikan, kaum buruh bisa memperjuangkannya lewat pemerintah daerah setempat. Dengan cara mengupayakan agar PERATURAN DAERAH (PERDA) lebih memihak kepada kaum buruh. (H-38) ***

Sumber: Fajar Banten, terbit pada tanggal 30 September 2003

Sebagai tindak lanjut, FSBS mengadakan riset, melakukan kampanye, menggalang petisi, dan menyelenggarakan seminar, yang semuanya ditujukan untuk mendorong Pemerintah Daerah agar segera membuat Perda.

Usaha ini baru mendapatkan dukungan secara terbuka dari anggota DPRD Kabupaten Serang, Hj. Hafadzoh, pada tahun 2006. Tepatnya dalam sebuah kegiatan Dialog Publik yang diselenggarakan FSBS.

Hafadzoh mengatakan, ”Catat baik-baik, saya mempertaruhkan kartu DPRD saya untuk membela hak-hak buruh. Saya ingin membuat PERDA, dimana PERDA itu akan membuat Kabupaten Serang menjadi berbeda dengan yang lain. Insya Allah, Kabupaten Serang akan lebih baik.”

Catatan Sebelumnya:

Blok Politik Demokratik: Kebutuhan atau Sekedar Angan-angan (1)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s