Blok Politik Demokratik: Kebutuhan atau Sekedar Angan-angan? (1)

Menjelang launching riset Pemetaan Demokrasi di Kabupaten Serang, beberapa teman semakin sering menanyakan, apa sesungguhnya Blok Politik Demokratik? Makhluk apa dia? Bagaimana wujudnya?

Secara tekstual, saya bisa menjawab. Bahwa pada prinsipnya, Blok Politik Demokratik bekerja sebagai wadah gerakan sosial, asosiasi sipil, organisasi kemasyarakatan, individu – bahkan politisi (tetapi bukan sebagai wakil partai) – untuk menggalang pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat, menjalankan agenda dan program sosial-politik, mengawasi pemerintahan, dan/atau mendukung seseorang untuk meraih suatu jabatan publik.

Ide besar BPD adalah untuk mempersatukan kekuatan rakyat yang selama ini terpecah-pecah dalam kepentingan sektoral kedalam organisasi kerakyatan yang solid, terencana dan terkoordinasi. Pendek kata, BPD merupakan sebuah alternatif untuk memperbaiki representasi yang buruk dengan mengedepankan model reprsentasi alternatif yang berorientasi kerakyatan (populer representation).

Dan meskipun berulangkali didiskusikan, namun pertanyaan-pertanyaan seperti ini akan terus bermunculan. Jawaban yang disampaikan pun tidak kunjung memuaskan. Bukan semata-mata karena jawaban itu bukanlah alat pemuas, tetapi, ibarat bangunan, ia baru berupa sketsa di atas kertas. Baru bisa dibayangkan.

Dimana ada Blok Politik Demokratik sudah terimplementasi secara nyata di negeri yang dulu disebut-sebut sebagai zamrud di khatulistiwa ini?

Belum selesai pertanyaan tentang tiga kata ‘seksi’ itu dijawab dengan rinci, pertanyaan lanjutan menyusul. Mengapa FSBS, yang selama ini dikenal konsens dengan isu perburuhan, ikut terlibat dalam pembentukan dan menjadi bagian dari Rumah Komunitas, yang disebut-sebut sebagai Blok Politik di Serang – Banten?

Ketika kemudian FSBS menginisiasi pembentukan Benteng Demokrasi, sebagai Blok Politik Demokratik di Tangerang, beberapa kawan juga terperangah. Menuding saya hendak terjun ke politik praktis? Terlibat dalam pembentukan partai politik? Mempolitisasi gerakan serikat buruh?

Saya senang dengan fenomena seperti ini. Setidaknya, ini memicu banyak orang untuk berbicara politik. Terlepas pro dan kontra, yang jelasm, ia mampu merobohkan mitos yang selama ini berkembang di masyarakat, bahwa berbicara politik adalah aib.

Kilas Balik Pemilu 2009

Jauh sebelum mengenal konsep Blok Politik Demokratik, sebenarnya FSBS sudah menyatakan bahwa kegiatannya adalah bagian dari aktivitas politik. Tentu anda masih ingat, pemilu 2009 ditandai dengan banyaknya calon anggota legislatif (caleg) dari kaum pergerakan. Baik aktivis buruh, tani, miskin kota, mahasiswa, maupun para penggiat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Banyak kalangan beranggapan, bahwa keberanian mereka untuk tampil di gelanggang politik merupakan sebuah kemajuan yang pantas untuk diapresiasi, karena akan menguntungkan bagi gerakan rakyat kedepannya.

Tidak hanya menjadi isu di Ibu Kota Negara, Jakarta. Di Kabupaten Serang, sedikitnya ada 9 (sembilan) orang caleg dari aktivis buruh yang selama ini dikenal sebagai motor gerakan buruh di Kabupaten Serang.

Bagi aktivis buruh, pilihan untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif bisa dimaknai sebagai bagian dari perjuangan. Apalagi, selama puluhan tahun, kaum buruh merasa tidak pernah mengalami perubahan taraf hidup menuju masyarakat sejahtera (welfare state). Banyak faktor yang melatari problema ini, tetapi sejarah panjang gerakan buruh telah mengajarkan untuk tidak mengeluh dan hanya berpangku tangan. Bahwa perubahan harus diperjuangkan. Orang boleh datang silih berganti, tetapi cita-cita harus tetap hidup demi keadilan, kebenaran, dan nilai-nilai kemanusiaan.

Kampanye Buruh Pilih Buruh
Menyikapi banyaknya aktivis buruh yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, FSBS memberikan dukungan secara terbuka. Bahkan, dalam Rapat Kerja Tahunan yang diselenggarakan di Gedung Pertemuan FKGS – Cikande, tanggal 15 Desember 2008, FSBS juga mendeklarasikan ”Gerakan Buruh Pilih Buruh”.

Posisi yang diambil FSBS dalam mengkampanyekan Gerakan Buruh Pilih Buruh bukannya muncul tiba-tiba. Keputusan ini diambil berdasarkan pertimbangan: Pertama, sejak jauh hari FSBS sudah memiliki Koordinator Politik Hukum dan HAM, pada tahun 2009 (saat pemilu digelar) dijabat oleh Argo Priyo Sujatmiko. Sehingga boleh dikata, aktivitas politik sangat dekat dengan FSBS. Bahkan secara sadar FSBS menyebut sebagian dari aktivitasnya sebagai aktivitas politik. Hal ini terkait dengan peran yang diambil FSBS sebagai pusat analisis dan kajian kebijakan di Kabupaten Serang.

Kedua, beberapa minggu sebelum pemilu berlangsung, Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Ketenagakerjaan disahkan. FSBS memandang, Perda Ketenagakerjaan yang baru saja disahkan tidak akan menjawab permasalahan. Sebabnya adalah, sebagian besar dari isi Perda tersebut hanyalah copy paste dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dengan terpilihnya para aktivis SP/SB sebagai anggota legislatif, diharapkan menjadi lokomotif dalam merevisi perda tersebut, dan menggantinya dengan Perda yang lebih baik. Lebih komprehensif, mencakup pembangunan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, pembinaan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja. (*)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s