Jejak Juang Advokasi UMK 2011 di Serang – Banten

Serang merupakan salah satu kabupaten/kota yang ada di Provinsi Banten. Terletak di ujung barat bagian utara Pulau Jawa dan merupakan pintu gerbang utama yang menghubungkan Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa dengan jarak sekitar 70 km dari Jakarta, Ibukota Negara Republik Indonesia. Berbatasan dengan Laut Jawa, dan Kota Serang di utara, Kabupaten Tangerang di timur, Kabupaten Lebak di selatan, serta Kota Cilegon di barat.

Tahun 2007 Serang dimekarkan menjadi dua daerah tingkat II dengan pembentukan Kota Administratif Serang sebagai ibukota Provinsi Banten.

Ditinjau dari struktur mata pencaharian, sebagian besar penduduk Kabupaten Serang bergerak di bidang pertanian sebanyak 33,92 % dengan penggunaan lahan sebagian besar untuk persawahan seluas 54.145,40 Hektar. Menyusul berikutnya adalah Sektor Perdagangan/ Hotel/Restoran 19,27%, Sektor Industri 13,22%, Sektor Jasa 15,16%, Sektor Angkutan & Komunikasi 3,20%, dan Lain-lain (Sektor Konstruksi,Pertambangan & Galian, Keuangan,Listrik & Gas dll.) 15,99%.

Dari hasil sensus penduduk yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) selama 2010, tercatat sebanyak 486.270 jiwa atau sekitar 34,73 persen dari 1,4 juta penduduk Kabupaten Serang masih tergolong miskin. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Serang Banten, Memed Muhammad, bahkan mengaku telah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Serang berdasarkan Permendagri No 42/2010 untuk menanggulangi kemiskinan di wilayahnya. “Tim tersebut bertugas memetakan angka kemiskinan dan mengkoordinasikan program penanggulangan kemiskinan agar tidak tumpang tindih,” kata Memed, Senin (1/11).

Kegiatan perekonomian Kabupaten Serang ditunjang oleh berdirinya kawasan-kawasan industri yang terbagi ke dalam zona industri Serang Barat dan zona industri Serang Timur. Hingga tahun 2000 kontribusi sektor industri pada perekonomian Kabupaten Serang masih dominan. Dominasi lapangan usaha sektor industri pada struktur ekonomi makro Kabupaten Serang terletak pada perusahaan-perusahaan industri besar dan menengah serta industri kecil informal dan skala rumah tangga.

Di sektor industri, terdapat dua zona industri yaitu Zona Industri serang Barat dan Zona Industri Serang Timur. Zona Industri Serang Barat terletak di Kecamatan Bojonegara, Puloampel dan Kramatwatu dengan luas total 4,000 Ha berada di sepanjang pantai Teluk Banten untuk pengembangan industri mesin, logam dasar, kimia, maritim dan pelabuhan. Sudah beroperasi 64 perusahaan seperti Industri Gunanusa Utama Fabricators dan Berlian Sarana Utama.

Sedangkan Zona Industri Serang Timur terletak di Kecamatan Cikande dan Kragilan dengan luas kawasan industri 1.115 ha. Terdapat beberapa kawasan industri seperti Nikomas Gemilang, Indah Kiat dan Modern Cikande.

Data resmi yang ada menunjukkan, bahwa di Kab. Serang jumlah pekerja wanita mencapai 60.038 orang, sedangkan laki-laki hanya 26.928 orang (sektor formal). Kalaupun itu digabungkan, tetap saja jumlah pekerja di Kab. Serang tidak lebih dari 100 ribu orang. Dalam situasi seperti inilah kami berjuang. Di tengah situasi terbaikan, karena dianggap tidak signifikan.

Selain sektor industri, kabupaten Serang juga memiliki potensi dibidang pertanian seperti kelapa dan melinjo yang menjadi khas Banten. Di sektor kelautan potensi yang ada berupa ikan bandeng,udang windu, rumput laut dan perikanan tambak. Sektor pariwisata juga memiliki potensi yang cukup besar. Hal ini mengingat terdapat lokasi wisata berupa Pantai Anyer dan awasan Heritage BAnten lama. Daya tarik wisata lain adalah Mercusuar, Karang Bolong dan Anyer Kidul, Rawa Dano, Cagar Alam Pulau Dua, Pemandian air Panas Batukuwung, serta air terjun.

ADVOKASI UMK 2011 DI SERANG – BANTEN

Besar UMK di Kabupaten Serang dalam beberapa tahun terakhir sudah 100% KHL. Kendati tahun 2011 UMK Serang hanya ditetapkan sebesar Rp. 1.189.600,00, tetapi itu merupakan angka maksimal dari survey pasar yang dilakukan 6 kali sepanjang 2010.

Jika dibuat analisis masalah, rasanya ini adalah masalah paling mendasar dari penetapan UMK di Serang. Dirasakan masih rendah, namun sudah berada dalam level tertinggi nilai KHL. Itulah sebabnya, FSBS pernah mewacanakan ”UMK diatas KHL”.

Adapun advokasi UMK 2011 yang dilakukan oleh FSBS adalah: (1) Penggalangan Dana Advokasi UMK 2011, (2) Konsolidasi Lintas SP/SB, (3) Dialog Publik, (4) Pressure Action, (5) Menggalang Partisipasi Perempuan.

o Penggalangan Dana Advokasi UMK 2011

Ketika menyusun agenda advokasi, hal selanjutnya yang perlu dipikirkan adalah soal bagaimana agenda advokasi tersebut akan didanai. Dalam konteks aliansi, pertanyaan ini menjadi penting. Mengingat FSBS bukanlah serikat buruh, yang setiap bulan mendapatkan pemasukan cost (iuran) dari para anggotanya.

Bukan tanpa pertimbangan jika pada akhirnya FSBS melakukan Penggalangan Dana Advokasi UMK 2011. Ide dasar dari program ini adalah untuk menggalang dana masyarakat (pekerja/buruh), yang digunakan untuk memaksimalkan agenda advokasi perjuangan upah. Pada saat yang sama, ini sekaligus untuk mengukur seberapa besar partisipasi dan kepedulian masyarakat (pekerja/buruh) terhadap upaya untuk memperjuangkan upah layak. Agenda penggalangan dana ini sendiri dilakukan dalam rentang waktu 3 Nopember 2010 s.d 15 Desember 2010.

Ide ini berhasil. Meskipun dirasa kurang maksimal, dari program ini setidaknya FSBS bisa menghimpun dana advokasi sebesar Rp. 11.019.000,00. Dana perjuangan yang besarnya mencapai sebelas juta dan berasal dari pekerja/buruh inilah yang membuat FSBS semakin percaya diri dalam melakukan tahapan-tahapan advokasi. Ini sekaligus mejadi simbol perjuangan bersama atas upah.

o Konsolidasi Lintas SP/SB

Konsolidasi ini melibatkan seluruh pimpinan DPC SP/SB di Kabupaten Serang. Setidaknya kami mencatat ada 2 (dua) kali konsolidasi penting yang dilakukan menjelang penetapan UMK 2011. Konsolidasi pertama dilakukan pada 29 Oktober 2010 di Jl. Bhayangkara, yang dihadiri seluruh anggota Depekab dari unsur pekerja, dan para Ketua DPC SP/SB se-Kabupaten Serang. Sedangkan Konsolidasi Kedua dilakukan pada tanggal 3 Nopember 2010 di Kawasan Industri Modern Cikande, yang kemudian dilanjutkan dengan dialog publik yang dilakukan di Gedung Pertemuan FKGS Cikande.

Ada kesepakatan penting yang kami catat dalam Konsolidasi ini. Pertama, baik Forum dan Aliansi menempatkan agenda perjuangan perbaikan upah 2011 menjadi agenda prioritas. Karena ini menjadi agenda prioritas, setiap element diminta untuk mengerahkan sumberdaya yang ada secara maksimal dalam mengawal proses penetapan UMK 2011. Kedua, setiap anggota Depekab dari unsur buruh diminta untuk mematuhi instruksi organisasi, dan tidak mengambil keputusan sendiri-sendiri. Ketiga, menetapkan batas minimal nilai UMK 2011 (sebesar Rp. 1.187.000). Keempat, menjadikan euforia perjuangan UMK sebagai ajang konsolidasi untuk memperkuat basis.

o Dialog Publik

Dialog Publik terkait dengan proses penetapan UMK 2011 dilaksanakan 2 kali, tanggal 3 Nopember 2010 (sebelum UMK ditetapkan) dan 11 Desember 2010 (sesudah UMK ditetapkan). Dialog publik pertama, lebih sebagai ajang konsolidasi. Juga, untuk memberikan informasi secara gamblang kepada pekerja/buruh di level akar rumput terkait fenomena upah minimum. Agar masalah UMK tidak lagi menjadi urusan elit serikat buruh, tetapi menjadi urusan dan kesadaran setiap pekerja/buruh.

Sedangkan dialog publik kedua, lebih sebagai ajang evaluasi yang kemudian menghasilkan beberapa rekomendasi:

Pertama, Advokasi UMK kedepannya tidak boleh dilakukan hanya menjelang penetapan. Serikat buruh, semestinya tidak hanya berbicara soal upah pada akhir tahun. Tetapi sepanjang tahun. Mengingat sepanjang rentang waktu itu, upah selalu menjadi pertaruhan bagi buruh untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kedua, gerakan serikat buruh harus berani keluar dari paradoks lama yang hanya berbicara soal norma dan aturan ketika memperjuangkan upah minimum. Harus ada alternatif dan inisiatif cerdas untuk menerobos kebekuan setiap kebuntuan. Dan ini, bisa dilakukan dengan melakukan diskusi antar serikat buruh secara intens dan berkelanjutan, membuat rekomendasi, dan loby.

Ketiga, Forum Solidaritas Buruh Serang diharapan bisa memfasilitasi Workshop Pengupahan. Workshop ini untuk melihat lebih tajam terkait peluang dan tantangan untuk mewujudkan upah layak bagi buruh, khususnya di Kabupaten Serang. Workshop melibatkan para pengurus potensi di tingkat basis, untuk memastikan adanya fungsi kontrol dari anggota.

Keempat, Perlu dibentuk sebuah tim yang berisikan pekerja/buruh yang memiliki kepedulian terhadap upah. Tim ini nantinya akan bersinergi dengan Depekab, mengawal kerja-kerja Depekab, dan membuat rekomendasi/usulan. Penting juga untuk memastikan, bahwa perundingan upah sundulan bagi pekerja di atas satu tahun berjalan tanpa intimidasi dan tekanan.

o Pressure Action

Aksi pengawalan proses penetapan UMK dilakukan secara langsung bersamaan dengan rapat pleno Dewan Pengupagan Kabupaten Serang yang bertujuan membuat rekomendasi UMK 2011. Puluhan pekerja/buruh dari berbagai SP/SB di Serang memantau secara langsung jalannya rapat Depekab. Baik yang dilakukan di Kantor Disnakertrans Serang maupun yang dilakukan di sebuah hotel di Anyer. Menurut keterangan dari anggota Depekab, aksi ini sangat membantu mereka sepanjang proses perundingan.

o Menggalang Partisipasi Perempuan

Seperti disinggung di awal, jumlah pekerja formal di Kabupaten Serang terdiri dari 60.038 buruh perempuan, dan 26.928 buruh laki-laki. Dari jumlah itu, sekitar 50.000 buruh terkumpul di satu perusahaan. Masalahnya, besarnya jumlah buruh di perusahaan ini belum terorganisir (meskipun menjadi anggota serikat buruh). Ini posisi yang sangat dilematis dalam penetapan UMK. Apalagi jika menilik kekhawatiran Pemda Serang: Jika perusahaan ini mengancam relokasi karena UMK tinggi, maka mereka akan kehilangan 50% lebih pekerja formal yang saat ini ada.

Sejalan dengan hal itu, FSBS mengadakan kampanye Bicaralah Perempuan. Pada awalnya, kampanye ini untuk merangsang partisipasi perempuan untuk terlibat lebih aktif dalam serikat buruh. Hingga kemudian, karena adanya kesamaan momentum, FSBS membuat kolaborasi melalui Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan yang sebelumnya diinisiasi oleh Komnas Perempuan.

Berbagai keluhan buruh perempuan terkait dengan kondisi dan situasi kerja ini, kemudian diabadikan dalam buku dwilogi Bicaralah Perempuan yang masing-masing berjudul ”Bicaralah Perempuan!!!” (buku pertama, kumpulan kisah nyata) dan ”Otonomi Tubuh Perempuan” (buku kedua, kumpulan puisi). Yang menarik, hampir semua penulis buku ini adalah seorang buruh. Buku ini diterbitkan oleh Leutika Prio, sebuah lini penerbit Leutika.

Bicaralah perempuan dicetak secara print on demand (POD), dan dijual secara online. Nantinya, keuntungan dari penjualan buku ini akan disumbangkan kepada Biro Perempuan FSBS untuk melakukan memperkuan konsolidasi dan kaderasi terhadap pekerja perempuan. Anda bisa berpartisipasi, dengan membeli buku ini melalui e-mail: bicaralahperempuan@yahoo.co.id.

Catatan: Tulisan ini dibuat dalam rangka Lokakarya Gerakan Serikat Buruh Nasional: “Peran Aliansi Serikat Buruh Dalam Memperjuangkan Upah Minimum” di Wisma Hijau Depok 26 – 28 Desember 2010

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s