Berebut Lapangan Pekerjaan

“Bukannya saya tidak bersedia membantu. Tetapi sungguh, dalam hal ini, saya berada dalam situasi yang sulit….,”

Dengan berat hati, saya harus mengucapkan kalimat itu. Saat seorang ketua LSM mengajak saya untuk mendemo sebuah perusahaan yang berlokasi di Kawasan Industri Modern. Lho, mengapa perusahaan itu harus didemo? Setidaknya ada dua alasan yang disampaikannya kepada saya. Pertama, karena perusahaan tersebut “tidak bersedia” merekrut warga sekitar sebagai tenaga kerja. Dan kedua, perusahaan tersebut tidak melakukan CSR.

Mendemo perusahaan yang tidak bersedia mempekerjakan penduduk sekitar pabrik – atau yang biasa disebut sebagai warga pribumi – adalah hal yang jamak terjadi di Kabupaten Serang. Meski tidak memiliki data yang lengkap, saya kira, ini juga terjadi di daerah-daerah lain. Perebutan sumber-sumber ekonomi, seringkali memang tidak terselesaikan dengan “otak”, dan oleh karenanya, “otot” menjadi lebih dominan.

Padahal, menurut beberapa kawan, perusahaan yang hendak didemo itu justru perusahaan yang memperlakukan standard ketat dalam melakukan perekrutan karyawan baru. Informasi lowongan kerja dipublikasikan dengan jelas, dan hanya yang memenuhi persyaratan yang akan dipanggil. Dan ketika seseorang dinyatakan diterima sebagai karyawan, dia dipastikan telah melewati proses seleksi yang terukur.

Maka, jangan berharap mereka yang tidak memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan akan menyandang predikat sebagai karyawan di perusahaan tersebut.

Nasib warga sekitar?

Inilah yang menjadi masalah. Meski banyak yang ikut mendaftar, namun banyak juga yang tidak lolos. Saya tidak tahu pasti sebabnya. Namun, beberapa kawan memberikan pendapatnya, rata-rata warga setempat tidak memiliki skill sesuai yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut.

Sampai disini, saya bisa memahami argumentasi warga yang hendak mendemo sebuah pabrik agar juga mempekerjakan warga sekitar. Sulit rasanya membayangkan, sebuah pabrik berdiri megah di halaman rumah, namun si pemilik rumah justru menganggur. Terlalu umum jika saya sebutkan ini sebagai tikus mati di lumbung padi, sebab sejatinya ini adalah sebuah ironi bagi kawasan industri.

Pada saat yang sama, kebutuhan dunia industri untuk mendapatkan tenaga kerja dengan skill sesuai yang dibutuhkan, jelas merupakan keniscayaan.

Mendadak saya teringat dengan paparan Gandung Ismanto, Akademisi Untirta, yang menyebutkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banten yang pada 2002 sebesar 66,6 berada di peringkat ke-11 tingkat nasional. Pada 2009, justru menjadi peringkat-21 dengan IPM 69,8.

“IPM adalah indikator paling nyata kegagalan Pemprov Banten meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal pengentasan kemiskinan, Banten juga menunjukkan gejala yang tidak memuaskan,” tandasnya.

Jelas, masalah pendidikan, kesehatan, membutuhkan perhatian serius dari pemerintah
Jika tidak, niscaya rakyat hanya bisa menjadi penonton…..

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s