“Jika terus-terusan kampung halaman kami dicemari, kami harus hidup dimana lagi?”

Saya tidak habis mengerti, bahkan hingga hari ini. Saat menyaksikan masih ada saja perusahaan yang tega mencemari lingkungan. Mungkin anda akan bilang, bahwa ini sudah lazim terjadi. Sudah menjadi rahasia umum, sehingga terdengar basi jika dibicarakan lembali.

Dan persis, disitulah letak ketidakmengertian saya. Saat banyak element menyatakan perang terhadap perusak lingkungan, namun pada saat yang sama, mereka yang melakukan kegiatan-kegiatan tidak ramah lingkungan ternyata juga tak kalah jumlah.

Dua hari lalu, misalnya, saya tak bisa banyak berucap saat menyaksikan ratusan warga Kecamatan Jawilan menduduki perusahaan pestisida PT Centra Brasindo Abadi (CBA) Raya di Desa Majasari, Kecamatan Jawilan – Kabupaten Serang, pada hari Senin (11 Oktober 2010). Aksi itu sendiri sebagai bentuk protes terhadap perusahaan yang diduga tidak bertanggung jawab atas tercemarnya Sungai Cibeureum yang mengakibatkan tanaman mati dan menimbulkan penyakit.

Dalam orasinya, mereka menuding perusahaan tidak bertanggungjawab atas tercemarnya Sungai Cibeureum yang digunakan sebagai tempat pembuangan limbah cair perusahaan. Akibatnya tanaman padi dan berbagai tumbuhan milik warga mati sehingga petani mengalami gagal panen. Selain itu, limbah cair juga menimbulkan berbagai jenis penyakit yang menyerang warga seperti gatal-gatal dan muntah.

Warga mengklaim, tedapat 30 hektare sawah menjadi tidak produktif akibat pencemaran, tanaman albasia rusak, warga mengalami gangguan kesehatan, serta unggas mati. “Jika terus-terusan kampung halaman kami dicemari, mau hidup di mana kami,” kata Sumiati, seperti dikutip Radar Banten (12/10).

Betapapun, kecamatan Jawilan hanya berjarak 10 menit mengendarai motor dari Cikande, tempat dimana sekretariat Forum Solidaritas Buruh Serang berada. Dan kasus ini, meski bukan murni kasus pekerja/buruh, tetap saja membuat saya prihatin. Keprihatinan yang semakin membulatkan tekad saya, dan mungkin juga kawan-kawan yang lain, bahwa serikat buruh harus juga menjadikan isu lingkungan hidup sebagai isu utama. Terutama ikut memastikan limbah industri di perusahaan mereka bekerja cukup ramah bagi lingkungan.

Saya tidak habis mengerti, bahkan hingga hari ini.

Kemana gerangan peran pemerintah yang seharusnya melindungi hak warga Negara? Bahkan perusahaan yang telah menyebabkan kerusakan lingkungan sedemikian dahsyat, harus menunggu masyarakat melakukan aksi unjuk rasa untuk kemudian ditanggapi. Seberapa besar pengawasan itu dilakukan?

Rasanya tidak hanya di bidang ketenagakerjaan, di bidang lingkungan hidup pun, pengawsasan yang dilakukan juga tidak maksimal. Dari indicator ini saja, rasanya tidak berlebihan jika dikatakan pemerintah belum berpihak pada rakyat.

Ketika hari ini membaca Radar Banten, misalnya, Kabid Pengendalian Dampak Lingkungan BLHD Kabupaten Serang, Kustaman, mengungkapkan, berdasarkan hasil pengawasannya pada 1 Oktober lalu, perusahaan yang terletak di Desa Majasari, Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang itu sudah memperbaiki kebocoran yang pernah terjadi.

“Saya melihat sudah ada perbaikan,” kata Kustaman.

Dikatakan, beberapa bulan sebelumnya ada kesalahan dari pihak perusahaan, di antaranya saluran drainase dan kolam penampungan air yang semula berisi bahan baku pestisida yang berbahaya kini sudah dibersihkan. Selain itu, kata Kustaman, alat pengaduk pestisida yang semula bocor juga sudah dibenahi. “Tapi masih ada bak kondensasi yang belum dibenahi sempurna,” ujarnya.

Ach, mudah-mudahan saja, penegakan hukum itu dilakukan tidak dengan asal-asalan. Tidak dilakukan hanya untuk sekedar menyusun laporan yang indah-indah, asal bapak senang, namun implementasinya nol besar di lapangan. Sebab, dampak dari semua itu dirasakan nyata oleh masyarakat kita.

Salam perubahan. Itu pun jika harapun itu masih ada! (*)

Oleh: Kahar S. Cahyono
Sekretaris Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indoensia (FSPMI) Kabupaten Serang
Koordinator Eksekutif Forum Solidaritas Buruh Serang (FSBS)

6 thoughts on ““Jika terus-terusan kampung halaman kami dicemari, kami harus hidup dimana lagi?”

  1. He,he,he,……………… Dinas Lingkungan Hidup yang merem. Andai saja UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup dan Permen Lingkungan Hidup No. 13/2010 tentang Upaya Pengolahan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan, dilaksanakan dengan baik oleh tiap industri, hal pencemaran bisa diatasi. Saya yakin, pengawas dinas terkait tahu soal ini. Pertanyaannya kenapa mereka diam???……..

    Mengenai limbah cair yg mengalir ke sungai Cibeureum, sebenarnya itu termasuk Limbah B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya) yg prosesnya harus melalui IPAL kemudian masuk ke kolam penampungan sementara jika diyakini sudah tidak berbahaya, baru boleh dibuang.

    Jika hal ini dilanggar maka pihak industri dikenakan sanksi paling singkat 4 tahun penjara dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit Rp. 4 milyar dan paling banyak Rp.12 Milyar. UU. No. 32/2009 Ps.98 ayat (2)

    Dan Pejabat pemberi izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL/UPL dipenjara 3 tahun dan denda Rp. 3 Milyar…….UU. No.32/2009 Ps. 111 ayat (1)

    Jadi protesnya bukan hanya ke pabrik tapi juga ke Dinas LH, karena merekalah yg sebenarnya harus bertanggung jawab.+++

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s