Membentuk Blok Politik Demokratik

Demokrasi sejatinya merupakan kendali warga atas permasalahan publik, yang dilakukan dengan adanya kesetaraan politik. Itulah sebabnya, untuk mempermudah pemahaman orang awam, demokrasi seringkali diartikan ”dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”.

Sayangnya, proses demokratisasi di Indonesia masih rapuh. Gejala itu ditandai oleh rendahnya mutu representasi dan partisipasi politik masyarakat. Akibatnya masih belum ada kontrol publik terhadap mekanisme pembuatan kebijakan dan implementasinya. Pada satu sisi, rakyat merasa, mereka berjuang sendirian. Sementara para pemimpinnya, pada sisi yang lain, lebih mengutamakan kepentingannya sendiri.

Di Tangerang, misalnya, tidak adanya kontrol publik terhadap mekanisme pembuatan kebijakan menyebabkan ketimpangan pembangunan antarwilayah. Ada kesenjangan antarmasyarakat Kabupaten Tangerang bagian barat (Balaraja dan sekitarnya) dengan masyarakat Kabupaten Tangerang bagian utara.

Wilayah Kabupaten Tangerang bagian barat dengan menggeliatnya pertumbuhan pusat-pusat bisnis, jasa, dan industri ikut mengangkat pertumbuhan ekonomi masyarakat di sana. Namun berbeda dengan wilayah Kabupaten Tangerang bagian utara atau biasa disebut Pantura (Pantai Utara) Tangerang, masih menjadi daerah yang banyak terdapat kantung-kantung kemiskinan. Kondisi ini dapat ditemukan hampir di sembilan kecamatan di Pantura, meliputi Kecamatan Kosambi, Teluknaga, Pakuhaji, Sukadiri, Mauk, Sepatan, Sepatan Timur, Kemiri, dan Kronjo.

Tak cukup hanya dengan berjuang di isu sosial ekonomi, tetapi ia juga harus memiliki makna politikDi Tangerang bagian utara masih banyak terdapat desa-desa tertinggal. Salah satunya Desa Muara. Desa muara terletak di Kecamatan Teluknaga. Letak desa ini kurang lebih 7 kilometer dari kota kecamatan. Perjalanan ke lokasi hanya dapat ditempuh dari ibukota kecamatan dengan mengendarai ojek, dengan kondisi jalanan sebagian berbatu, becek bila musim hujan tiba, serta berlubang. Akses angkutan umum menuju ke desa yang berbatasan dengan laut utara ini nyaris tidak ada. Sebab, akses jalan masih belum memadai.

Seperti yang pernah diberitakan Radar Banten (13 Oktober 2009); lebih dari 75 persen masyarakat di Desa Muara atau sebanyak 638 kepala keluarga (KK) adalah keluarga prasejahtera. Sebagian besar mata pencaharian masyarakat adalah buruh tani dan nelayan pinggir. Pendapatan mereka rata-rata berkisar Rp 10.000 hingga Rp 15.000 per hari dengan tanggungan 4 sampai 9 orang.

Minimnya pendapatan mereka berimplikasi pada rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM). Banyak warga di desa ini hanya tamatan sekolah dasar (SD) atau bahkan tidak tamat. Akibatnya, warga hanya bisa gigit jari menyaksikan kesenjangan ekonomi yang ada. Mereka merasa pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah tidak merata. Kondisi lingkungan yang buruk di sana, memperparah derajat kesehatan masyarakat. Tidak heran kasus-kasus penyakit berbasis lingkungan kerap menyertai kehidupan masyarakat di sana.

Pada saat yang bersamaan, Partai Politik hanya muncul ketika pemilu hendak digelar. Ketika Pemilihan Kepala Daerah hendak dilaksanakan.

Itulah sebabnya, setelah berhasil membidani kelahiran Blok Politik di Serang dengan nama Rumah Komunitas, FSBS menginisiasi kelagiran Blok Politik Demokratik (BPD) serupa di Tangerang.

Pada dasarnya, gagasan ini merupakan upaya untuk mengatasi fragmentasi politik, memperbesar dukungan organisasi-organisasi rakyat, mengurangi penguasaan tunggal (demonopolisasi) politik sehingga, pada gilirannya, akan menciptakan dan memperkuat representasi politik yang benar-benar merakyat (popular representation).

Gagasan ini terwujud dengan diselenggarakannya Pendidikan Demokrasi untuk membentuk Blok Politik Demokratik yang diselenggarakan di Training Center SBSI pada tanggal 25-26 September 2010. Bertindak selaku nara sumber dalam pelatihan ini adalah Antonio Pradjasto (Direktur Eksekutif Demos) dan Andreas Iswinarto, dengan Fasilitator Kahar S. Cahyono (Koordinator Umum Forum Solidaritas Buruh Serang).

Dalam Pelatihan yang dihadiri setidaknya 28 peserta dari berbagai element gerakan sosial, kelompok, atau perkumpulan di Kabupaten Tangerang ini setidaknya memiliki 5 (lima) tujuan: (1) Membangun konsolidasi dan koordinasi gerakan-gerakan pro-demokrasi (lintas sektoral); (2) Membentuk Blok Politik Demokratik di Kabupaten Tangerang; (3) Merumuskan rencana dan strategi bersama dalam rangka mengeliminir fragmentasi gerakan sosial, sebagai penguatan demokrasi berbasis HAM; (4) Pendidikan Politik berbasis HAM; dan (5) Mempersiapkan agenda Pemetaan Demokrasi di Tangerang. (*)

Iklan

2 pemikiran pada “Membentuk Blok Politik Demokratik

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s