Pemkab Serang Kelola Dana CSR

Sumber: Facebook Banten

Belakangan hari ini Pemerintah Kabupaten Serang sibuk dengan pembentukan Tim yang bertugas untuk mengumpulkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), bahkan Ketua dan beberapa anggota DPRD juga ramai menyatakan sikap dan mendapat untuk segera dibuat Peraturan Daerah tentang CSR tersebut, seperti diberitakan koran-koran lokal.

Inisiasi Pemerintah Kabupaten Serang untuk menggali potensi dana lain dari luar sektor pemerintah (APBD), adalah inisiasi yang harus kita acungi jempol. Tetapi kalau inisiasi tersebut mengarah pada pengumpulan dana CSR, apalagi oleh TIM yang semua anggotanya adalah aparat pemerintah. Maka kita pantas menanyakan banyak hal atas inisiasi Pemerintah Kabupaten Serang tersebut.

Hal yang harus kita pahami bersama, bahwa sejak UU No.40/2007, tentang perseroan terbatas ini ditetapkan telah menimbulkan kontroversi. Bahkan beberapa perusahaan telah meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk melakukan pengujian di antaranya Pasal 74 ayat 1, 2 dan 3 serta penjelasan Pasal 74 ayat 1, 2, dan 3 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terhadap Pasal 28D ayat 1, Pasal 28I ayat 2, dan Pasal 33 ayat 4 UUD 1945. Meskipun MK menyatakan bahwa permohonan para pemohon tidak dapat diterima dan menyatakan menolak permohonan pengujian materiil UU No.40/2007 tersebut. Tetapi hal tersebut harus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Serang, bahwa kewajiban CSR tidak sepenuhnya diterima oleh kalangan swasta.

Disamping itu ditengah hingar bingar kasus korupsi yang terjadi belakangan hari ini, baik gonjang ganjing century dan makelar kasus perpajakan di nasional maupun indikasi korupsi dinas perindagkop di tingkat lokal. Inisiasi tersebut terkesan sangat berani, terlalu percaya diri dan tanpa pertimbangan cukup. Pertanyaan mendasar yang harus dijawab oleh Pemerintah Kabupaten Serang terkait dengan pembentukan Tim tersebut, antara lain; seberapa besar kepercayaan sektor swasta kepada pemerintah dalam pengelolaan dana CSR mereka, konsep pengelolaan seperti apa yang ditawarkan dan koridor pemanfaatan dari dana CSR itu sendiri. Jawaban atas pertanyaan tersebut menjadi penting, agar tim yang dibentuk mendapat kepercayaan penuh dari sektor swasta untuk mengelola CSR, sehingga mampu mengambil peran dalam proses pembangunan ekologi, sosial dan ekonomi masyarakat.

Studi yang dilakukan Rekonvasi Bhumi dengan Isabel van de Sand, mahasiswi dari Imperial College London pada tahun 2004 lalu, menghasilkan kesimpulan bahwa hampir semua perusahaan yang menjadi responden dalam penelitian tersebut tidak mempercayai pemerintah untuk mengelola dana mereka, tingkat ketidak-percayaan kepada pemerintah tersebut sama besarnya dengan tingkat ketidak-percayaan mereka kepada lembaga swadaya masyarakat (LSM), tetapi mereka memiliki tingkat kepercayaan yang cukup baik pada lembaga multipihak untuk mengelola dana sosial mereka, tetapi dengan mengedepankan semangat good corporate governance, memiliki akuntabilitas dan kredibilitas yang cukup, transparan (auditable) dan skenario pemanfaatan dana yang tepat sasaran.

LEMBAGA INDEPENDENT

Lembaga independent merupakan salah satu pilihan Pemerintah Kabupaten Serang, apabila tetap pada pendirian untuk pengumpulan dana CSR secara tunai (cash money), dengan melibatkan tidak hanya aparat pemerintah, tetapi juga unsur dari sektor swasta, LSM dan pihak-pihak lain yang memiliki relevansi dengan pengelolaan dan pemanfaatan dana CSR tersebut dalam pembentukan TIM. Dengan demikian Tim yang dibentuk terdiri dari perwakilan berbagai pihak dan merupakan lembaga independent dengan dilengkapi panduan tentang konsep dan pengelolaan CSR (sistem dan mekanisme), agar pengelolaan CSR dilaksanakan dengan benar dan tepat sasaran serta untuk menghindari pemanfaatan dana yang tidak sesuai dengan tujuan CSR itu sendiri, atau dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan politis atau kepentingan lain dari pihak-pihak tertentu itu sendiri.

Disamping pengumpulan dana CSR secara tunai, Tim yang dibentuk juga dapat menawarkan program kepada sektor swasta untuk terlibat dalam berbagai upaya yang berkaitan dengan upaya pengentasan kemiskinan, penyediaan sandang papan, air bersih dan sanitasi lingkungan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan berbagai program ekonomi berbasis masyarakat yang pelaksanaannya dapat dilaksanakan sendiri oleh sektor swasta atau merupakan kegiatan kolaborasi dari program-program pemerintah yang dapat memperkuat dan/atau memperluas cakupan program pemerintah itu sendiri. Seperti yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Serang melalui Dinas Tata Ruang Bangunan dan Permukiman (DTRBP), dalam pelaksanaan program peningkatan kualitas permukiman (PKP), dimana pemerintah menyediakan anggaran untuk peningkatan kualitas rumah masyarakat dan pembangunan prasarana umum, seperti jalan dan saluran, air bersih difasilitasi oleh pt. Tirta Investama dan LSM terlibat dalam penyediaan bibit tanaman dan penanaman pohon-pohon peneduh dan buah-buahannya. Atau kolaborasi upaya menahan laju deforestasi di DAS Cidanau, dengan pendekatan hubungan hulu hilir dengan mekanisme transaksi jasa lingkungan. Antara lembaga-lembaga pemerintah di sektor kehutanan dengan pt. Krakatau Tirta Industri (KTI).

PENUTUP

Inisiasi apapun, dalam bentuk apapun dan oleh siapapun dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan upaya yang harus kita dukung dan kalau mungkin lebih dikembangkan, karena betapapun pemerintah memiliki kemampuan terbatas untuk mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan ekologi, sosial dan budaya masyarakat.

Akan tetapi jangan sampai niat baik tersebut, mati sebelum waktunya karena ketidak hati-hatian dan kelakukan kita sendiri. Betapapun maraknya korupsi yang dilakukan aparat pemerintah, perencanaan pembangunan yang masih belum berpihak kepada masyarakat miskin dan banyaknya sistem dan mekanisme pemerintah yang menimbulkan biaya tinggi dalam banyak urusan. Seharusnya menjadi pertimbangan Pemerintah Kabupaten Serang untuk memposisikan diri secara benar dan tepat, terutama dalam membuat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan keuangan. (Goi)

Apindo Tidak Keberatan CSR Dikoordinir
Radar Banten. Jumat, 29 Januari 10

SERANG – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Serang menyatakan tidak keberatan jika dana sosial perusahaan atau coorporate sociaty responsibility (CSR) dikelola oleh Pemkab Serang dengan catatan pengelolaannya sesuai aturan.

Hal tersebut diutarakan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Serang Mustofa saat dihubungi Radar Banten, Kamis (28/1), terkait rencana dikoordinirnya pengelolaan dana CSR oleh Gerakan Nasional Kepedulian Sosial (GNKS) Banten.

Menurut Mustofa, wacana untuk mengkoordinir dana CSR sebetulnya sudah lama dibicarakan, tapi belum direalisasikan hingga saat ini. “Prinsipnya kita mendukung sepanjang tidak melanggar aturan, karena yang terpenting bagi kita adalah dana tersebut tepat sasaran,” kata Mustofa.

Dikatakan Mustofa, pengelolaan dana CSR saat ini masih dikelola masing-masing perusahaan. Jadi, distribusi dananya pun terserah kebijakan perusahaan. “Ada sekitar 600 perusahaan di Kabupaten Serang yang mengelola dana CSR. Namun, sekitar 50 persen perusahaan dalam kondisi tidak stabil. Nah, ini juga mesti menjadi pertimbangan pemerintah daerah apabila ingin mengkoordinir dana CSR,” katanya.

Dihubungi terpisah, Ketua Himpunan Pengusaha Wilayah Serang Timur (Hipwis) Suhandi mengatakan, pihaknya ingin melihat mekanisme pengkoordiniran dana CSR yang ditawarkan pemerintah. “Mekanisme ini penting supaya semuanya jelas,” kata Suhandi.

Menurut dia, khusus di wilayah Serang Timur (Sertim) masih tersisa 100 perusahaan dari total 200 lebih perusahaan. “Kondisinya belum stabil jadi banyak perusahaan yang tidak beroperasi lagi,” katanya.

Sementara itu, Ketua Badan Legislatif DPRD Kabupaten Serang Khotib mengatakan, pihaknya akan membahas usulan sejumlah anggota dewan tentang perlunya Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan CSR. “Kita belum bahas lebih dalam karena baru tahap membuat rancangannya,” kata Khotib.

Menurut Khotib, dana CSR memang perlu dikoordinir dengan baik sehingga kemanfaatannya lebih terasa. “Saat ini kan penyaluran CSR tidak merata, karena sesuai selera perusahaan. Andaikan dana CSR didistribusikan rata maka tidak ada lagi sekolah roboh di dekat kawasan industri, seperti yang saat ini terjadi,” kata Khotib.

Sebelumnya Bupati Serang Taufik Nuriman juga merespons positif rencana dikoordinirnya dana CSR ini.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s