Negara Tanpa Jaminan Sosial

Siang itu, beberapa tahun yang lalu, di meja kerja Forum Solidaritas Buruh Serang (FSBS) tergeletak sebuah buku. Sampulnya unik, bergambar perempuan renta yang menadahkan tangan. Persis di hadapannya tertulis dengan warna merah: NEGARA TANPA JAMINAN SOSIAL (Tiga Pilar Jaminan Sosial di Australia dan Indonesia). Ya, itu adalah judul dari buku yang saat ini sedang kita bahas.

Seperti biasa, saya tidak ambil peduli bagaimana proses buku itu bisa sampai disini. Karena memang, bukan kali ini saja FSBS mendapat kiriman buku dari beberapa kawan. Selain menambah koleksi ‘perpustakaan mini’ yang kami miliki, tak jarang perjumpaan dengan pemikiran-pemikiran itu menginspirasi agenda perjuangan kami.

Buku yang diterbitkan pertamakali oleh TURC pada tahun 2008 ini berisi analisa dan penjelasan tentang perbandingan sistem jaminan sosial di Australia dan Indonesia, yang ditulis oleh Michael Raper. Dalam pengantarnya, Rita Olivia Tambunan, Sekretaris Eksekutif TURC saat itu, buku ini diharapkan dapat menggugah buruh dan serikat buruh untuk memulai berfikir dan bertindak untuk terlibat secara aktif dalam wacana kebijakan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Menariknya, buku ini juga diperkaya dengan keterangan pers dari peserta Sosial Security Forum yang dilaksanakan pada tanggal 9 – 10 Mei 2007 di Jakarta. Forum itu sendiri kabarnya dihadiri lebih dari 30 orang yang berasal dari Indonesia, Malaysia, dan Australia dengan latar belakang serikat buruh, akademisi, pemerintah, dan organisasi non-pemerintah. Setidaknya dari sini kita menjadi tahu, bagaimana pendapat beberapa pakar tentang situasi dan kondisi jaminan sosial di Indonesia.

Nah, ketika saat ini gerakan serikat buruh terkonsolidasi untuk memperjuangkan jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, serta merta ingatan saya kembali pada buku ini. Nampaknya, bukan hanya sekarang isu jaminan sosial menjadi dilema dan perdebatan panjang berbumbu intelektualitas dan teori. Saat menjenguk kembali catatan itu, saya segera sadar, ini bukanlah sekedar tanggungjawab negara (state obligation), tetapi merupakan sebuah hak kesejahteraan (welfare right) yang merupakan hak konstitusional bagi setiap warga negara. Maka, membaca buku ini, kita akan menemukan jawaban, mengapa negara ada untuk kesejahteraan rakyatnya, bukan rakyat ada demi prestige negara.

Indonesia, adalah sebuah negara tanpa jaminan sosial. Mengutip keterangan pers peserta Sosial Security Forum, tidak ada jaminan sosial yang berlaku sistematis di negeri ini. Ironisnya, itu pun masih dibumbui dengan gejala komodifikasi dan komersialisasi terhadap jaminan sosial. Ada tarik-menarik kepentingan. Menjadikannya sekadar dagangan, untuk kepentingan politik, kekuasaan, dan, bahkan harta.

Di persimpangan jalan, kita juga akan menemukan beberapa pimpinan serikat buruh yang tidak sepaham tentang apa dan bagaimana jaminan sosial harus diterapkan di negeri ini. Realita hidup selalu seperti itu, akan ada penghalang untuk terwujudnya sebuah cita dan asa.

Nampaknya, penting untuk menjenguk kembali beberapa catatan dan rekomendasi dalam buku ini. Belajar dari Australia, jaminan sosial yang baik merupakan hasil dari perjuangan warga negara, seperti serikat buruh, dan tidak pernah merupakan hadiah gratis yang diberikan oleh sebuah rezim.(*)


Review Buku
: Kahar S. Cahyono

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s