Wujudkan Jaminan Sosial & Kesehatan Seumur Hidup

Beberapa hari yang lalu, saya mendapatkan e-mail dari M. Sidarta, Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga & Organisasi Serikat Pekerja Forum Komunikasi Karyawan PT. Dirgantara Indonesia. Isi dari e-mail tersebut adalah permintaan untuk menyebarluaskan PERNYATAAN SIKAP: WUJUDKAN JAMINAN SOSIAL & KESEHATAN SEUMUR HIDUP DEMI KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA.

Bagi saya, kepedulian seorang M. Sidarta perlu mendapatkan apresiasi. Saya bertemu dengan Pria yang satu ini dalam sebuah acara Lokakarya tentang Persatuan Gerakan Buruh, Belajar dari Aliansi Lokal di GG House, akhir Februari 2010. Ada ketulusan dalam setiap kalimat yang terucap dari bibirnya, dan yang penting, adalah komitmentnya untuk mendukung DPR-RI dan Pemerintah mengesahkan RUU BPJS dan merevisi UU Jamsostek No 3/tahun 1992 dengan sistim ”Wali Amanat”, untuk ”Wujudkan Jaminan Sosial & Kesehatan seumur hidup, demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan Iuran program jaminan sosial bagi fakir miskin dan orang yang tidak mampu dibayar oleh Pemerintah”, sebagaimana amanah Konstitusi/UUD 1945 dan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional, N0 40/Tahun 2004.

Berikut adalah versi lengkap pernyataan sikap tersebut:

PERNYATAAN SIKAP :
WUJUDKAN JAMINAN SOSIAL & KESEHATAN SEUMUR HIDUP
DEMI KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

Sebagaimana diketahui, bahwa makna penting amanah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia ”Rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaan untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan mewujudkan Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.”

Fakta yang harus kita akui bersama, bahwa cita-cita kemerdekaan tersebut di atas belum mampu memenuhi harapan seluruh rakyat Indonesia, indikator/tanda-tanda yang bisa kita lihat, seperti yang sering kita saksikan langsung maupun dari berbagai media, banyak rakyat miskin harus kehilangan nyawanya, karena tidak mampu membayar biaya berobat di rumah sakit yang terpaksa harus ditolak dengan berbagai alasannya, fakir miskin dan anak-anak banyak yang terlantar di sekitar kita dan para korban PHK yang kehilangan jaminan sosial dan ekonominya, pengangguran/angkatan kerja produktif sulit mendapatkan hak ekonomi dan sosialnya, dan lain-lain.

Sebagai bangsa yang besar dan bermartabat, tentu tidak boleh membiarkan realita tersebut di atas terus berlangsung. Oleh karena itu hendaknya seluruh komponen bangsa/rakyat berjuang bersama-sama dan berkewajiban turut mendorong terwujudnya peran negara/pemerintah yang lebih efektif di dalam memberikan hak-hak dasar rakyatnya, untuk memperoleh penghidupan dan pendidikan yang layak, serta mendapat jaminan sosial dan kesehatan yang berkeadilan.

Jaminan sosial yang ada saat ini belum mampu melindungi seluruh rakyat, perlindungan masih terbatas bagi yang mampu membayar dengan dipotong upah/gaji sebagai peserta dan dibayar oleh pemberi kerja. Masih lebih banyak rakyat yang tidak mendapatkan jaminan sosial seperti TKI/TKW, pembantu rumah tangga, buruh tani, nelayan, sopir, tukang ojek, PKL/pedagang, pengrajin/home industri, dan lain-lain. Undang-undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, N0. 40/Tahun 2004 memberi harapan adanya jaminan sosial bagi seluruh rakyat, tetapi sampai sekarang belum bisa dilaksanakan, masih diperlukan UU BPJS yang akan dibahas DPR-RI.

Di negara-negara lain telah memberlakukan sistem jaminan sosial untuk melindungi rakyatnya, bahkan Amerika serikat yang kita kenal sebagai negara pro pasar bebas, telah mengesahkan undang-undang kesehatan untuk melindungi warganya.

Tingkat keprihatinan yang mendalam para pimpinan serikat pekerja/serikat buruh tingkat nasional maupun daerah atas realita tersebut di atas, berkeinginan kuat mengajak seluruh komponen bangsa (para pimpinan/tokoh lintas agama/masyarakat, media massa, akademisi, organisasi mahasiswa, organisasi massa, LSM dan seluruh rakyat) turut berpartisipasi aktif mendukung penuh agar Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RUU BPJS) yang akan dibahas oleh DPR-RI, mulai 5 April 2010 sampai dengan Oktober 2010 disahkan menjadi undang-undang dengan sistem ”Wali Amanat”. Para pimpinan Serikat pekerja/serikat buruh, sangat sadar tidak akan mampu berjuang sendirian untuk memperjuangan persoalan besar tersebut di atas yang merupakan masalah bersama sebagai bangsa.

Lingkup Jaminan Sosial yang harus diperjuangkan bersama : Jaminan Kematian (JK), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) seumur hidup untuk seluruh rakyat Indonesia, Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Asuransi Pengangguran (JAP), Jaminan Cadangan Dana Pesangon (JCP).

Landasan yang menyangkut hak jaminan sosial :

Landasan Konstitusi/ UUD 1945

Pasal 28 H, Ayat 3 :
Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermatabat.

Pasal 33, Ayat 3 :
Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal 34, Ayat 1 :
Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara negara.

Pasal 34, Ayat 2 :
Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan rakyat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Landasan Undang – Undang :

Undang – Undang RI No 39/Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia Pasal 41, Ayat 1 :
Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh.

Undang –Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, N0 40/Tahun 2004, Pasal 1, Ayat 1:
Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.


Undang –Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Pasal 1, Ayat 5:

Bantuan iuran adalah iuran yang dibayar oleh Pemerintah bagi fakir miskin dan orang mampu sebagai peserta program jaminan sosial.


Undang –Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Pasal 1 Ayat 7:

Dana Jaminan Sosial adalah dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan himpunan iuran peserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program jaminan sosial.

Undang –Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Pasal 14, Ayat 1:
Pemerintah secara bertahap mendaftarkan penerima bantuan iuran sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Undang –Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Pasal 14, Ayat 2:
Penerima bantuan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah fakir miskin dan orang tidak mampu.

Undang –Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Pasal 17, Ayat 4:
Iuran program jaminan sosial bagi fakir miskin dan orang yang tidak mampu dibayar oleh Pemerintah.

Landasan Internasional :

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948, melalui Resolusi 217 (III).


Pasal 22 ;

Setiap orang, sebagai anggota masyarakat berhak atas jaminan sosial dan berhak akan terlaksananya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang sangat diperlukan untuk martabat dan pertumbuhan bebas pribadinya, melalui usaha-usaha nasional maupun kerja sama internasional, dan sesuai dengan peraturan serta sumber daya setiap negara.

Pasal 25 :

Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan, dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkan kekurangan nafkah, diluar kekuasaannya.

Konvensi ILO 102 (1952) :
Hak Jaminan Sosial : Menganggur, Sakit, Cacat, Janda, Hari Tua

Konvenan Internasional, Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum 2200A (XXI), tertanggal 16 Desember 1966 :

Bagian III, Pasal 9 :
Negara pihak dalam konvenan ini mengakui hak setiap orang atas jaminan sosial, termasuk asuransi sosial.

Atas dasar hal tersebut diatas, ratusan perwakilan SP-FKK PT.DI, pada tanggal 4 April 2010, konvoi ke Jakarta dengan jalur Bandung-Cianjur-Puncak-Bogor-Depok dan menginap di Bumi Perkemahan Ragunan. Start pukul 09.00 dari Bumi Pahrahyangan Padalarang dengan menggunakan sepeda motor

Pada tanggal 5 April 2010, pukul 10 bergabung dengan puluhan ribu massa Komite Aksi Jaminan Sosial & Jamsostek di DPR-RI, dengan maksud menyampaikan pernyatan sikap : Mendukung DPR-RI dan Pemerintah mengesahkan RUU BPJS dan merevisi UU Jamsostek No 3/tahun 1992 dengan sistim ”Wali Amanat”, untuk ”Wujudkan Jaminan Sosial & Kesehatan seumur hidup, demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan Iuran program jaminan sosial bagi fakir miskin dan orang yang tidak mampu dibayar oleh Pemerintah”, sebagaimana amanah Konstitusi/UUD 1945 dan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional, N0 40/Tahun 2004.

Pernyataan sikap ini di buat oleh SP – FKK. PT DI secara terbuka, agar menjadi perhatian dan masukan untuk DPR-RI sebagai wakil rakyat dan pemerintah pusat serta mendapat dukungan publik lebih luas.

Bandung, 03 April 2010

Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga & Organisasi / M. Sidarta / 081 822 1871

One thought on “Wujudkan Jaminan Sosial & Kesehatan Seumur Hidup

  1. KEMENKEU KOMANDAN PEMBAHASAN BPJS
    Didorong inisiatip DPR untuk menerbitkan Rancangan Undang Undang tentang Badan Penyelengga Jaminan Sosial, akhirnya Presiden menunjuk Kementerian Keuangan untuk mengomandani pembahasannya. Terkesan keputusan itu, mengabaikan Inpres no.1 tahun 2010, yang menunjuk Menko.Kesra sebagai koordinator RUU-BPJS. Sedikitnya ada tiga argumen yang memberikan pembenaran langkah Presiden.
    Pertama, pembentukan BPJS adalah amanat Undang Undang SJSN yang akan mengelola dana cadangan (jangka panjang) dengan proyeksi visioner jauh kedepan lintas generasi. Itulah esensi dan hakekat perencanaan SJSN, yang oleh karena itu akan selalu mengundang kontroversi, dan bahkan dengan resiko tidak popular dimasa kini. Disamping dimensi waktu, pengelolaan Cadangan Jaminan akan mencapai jumlah yang jauh lebih besar dibandingkan dengan 90 triliun asset Jamsostek sekarang. Dalam White Paper Mithel, Kementerian Keuangan, Cadangan Jaminan Pensiun-SJSN ditahun 2020 bertengger “gendut” mencapai 21% Produk Domestik Bruto. Bisa dibayangkan berapa jumlahnya, kalau pada tahun ini (2010) PDB kita oleh Ketua BPS disebut akan mencapai 6,300 triliun rupiah. Dana sebesar itu merupakan “dana amanah” seluruh peserta Jaminan Pensiun-SJSN yang merupakan program baru bagi pekerja non PNS,TNI,Polri. Dalam pasal 1 (7) Undang Undang no.40 tahun 2004 cadangan tersebut disebut “Dana Jaminan Sosial”. Disinilah pentingnya keharusan Badan Penyelenggara dipertanggung jawabkan oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden, dan bukan dikelola dengan basis “badan usaha”.
    Kedua, pengusaan cadangan itu bukan saja strategis dari segi jumlahnya, akan tetapi lebih penting adalah dari segi tujuan serta jumlah “pemilik” cadangan. Berbeda dengan pengertian pemilik tabungan ataupun deposito di bank, pengertian pemilik Cadangan Jaminan Pensiun adalah mengandung pengertian pembentukan dana untuk tujuan khusus/tertentu. Dalam pengertian demikian, pemilik cadangan hanya dapat menggunakannya/memperolehnya sesuai dengan peraturan dan persyaratan peraturan-perundangan. Dari segi aspek ini, maka sangat wajar apabila pengelolaan dana cadangan ( baca: DJS ) oleh BPJS harus selalu disinkronisasikan dengan kebijakan keuangan negara.
    Ketiga, saat ini APBN kita juga harus menanggung (baca: membiayai) Tunjangan Pensiun bagi PNS, TNI,Polri yang walaupun namanya mirip namun tak sama dengan Jaminan Pensiun-SJSN. Berbeda dengan kepesertaan PNS, TNI, Polri, yang bisa saja dapat dianggap bukan program Jaminan Sosial, yang dalam Undang Undang SJSN, hak peserta baru timbul atas dasar memenuhi kewajiban mendaftar sebagai peserta dan membayar iuran (pasal 1 ayat 8,dll).
    Dengan argumen diatas, sangat mungkin tangan kanan Presiden dalam mengendalikan operasional BPJS akan lebih cenderung dilakukan Kemenkeu. disamping eksistensi Dewan Jaminan Sosial Nasional yang tripartite. Maknanya adalah setelah PT Jamsostek (Persero) diubah menjadi BPJS, maka sangat mungkin pembinaan dan pengawasannya tidak lagi dilakukan oleh Kemenakertrans sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah no.8 tahun 1993. Contoh Negara lain atas kecenderungan demikian adalah Singapur dengan Central Provident Fund, demikian pula Malaysia.
    Namun demikian saat BPJS menggalang perluasan cakupan kepesertaan dan membangun kepedulian, kepatuhan serta penegakan hukum atas SJSN, lembaga ini akan membutuhkan regulator hubungan industrial ketenagakerjaan. Pelaksanaan SJSN (baca: sebagian sudah diatur dalam Jamsostek) merupakan isi dari Hubungan Industrial disamping isi lainnya seperti upah, hak cuti, lembur, keselamatan dan kesehatan kerja dan perlindungan lain yaitu pesangon,uang jasa serta ganti-rugi saat terjadi pemutusan hubungan kerja. Oleh karena itu, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi memang dan harus menjadi titik pusaran pelaksanaan SJSN seperti halnya sebagai regulator Jamsostek, sesuai dengan peraturan-perundangan yang ada.
    Dari pengalaman kontroversi dalam melaksanakan jaminan sosial, keputusan nasional harus diambil, atau yang hampir pasti dihadapi adalah pada tahun 2030 total penduduk berusia pensiun adalah 11,99 juta orang, dan menjadi 16,13 juta orang ditahun 2050** . Tanpa diputuskan sekarang kita memulai program Jaminan Pensiun, mereka itu akan menjadi beban APBN kala itu dalam bentuk BLT.

    Jakarta, 20 September 2010.

    Odang Muchtar, AAAIJ, QIP*.
    Praktisi Jaminan Sosial dan Asuransi Jiwa
    *Penulis buku: HARMONISASI SJSN.
    **White Paper Kemenkeu.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s