Refleksi Persatuan Gerakan Buruh: Belajar dari Serang – Banten

Sejak kemarin (25/03), saya berada di Medan, Sumatera Utara. Dalam kesempatan ini, saya mendapat kesempatan dari Trade Union Right Centre (TURC) untuk menyampaikan sebuah materi diskusi yang bertajuk Aliansi SP/SB Sebagai Satu Strategi? di hadapan peserta pimpinan serikat pekerja/serikat buruh dan peserta Kuliah Hukum Perburuhan untuk Aktivis Serikat Buruh yang diselenggarakan, bertempat di Jangga House, Medan.

Tema diskusi ini, diakhiri dengan tanda tanya, bukannya tanpa alasan. Sebab, diskusi ini memang mencari jawaban atas keberadaan aliansi itu sendiri. Diskusi ini, hendak menempatkan diri dalam posisi mencari. Mencari jawaban atas alternatif perjuangan bagi gerakan buruh.

Dalam kesempatan ini, saya memaparkan keberadaan Aliansi di Serang – Banten. Bagaimana aliansi di Serang dibentuk, aktivitas, capaian, dan tantangan-tantangannya. Tentu ini menarik, karena Medan memiliki ceritanya tersendiri soal gerakan buruh. Seperti halnya di daerah lain, dinamika gerakan buruh disini juga sangat beragam. Berikut adalah materi lengkap yang saya sampaikan dalam pelatihan tersebut:

Latar Belakang

Tahun 1999, hal paling serius yang ramai dibicarakan masyarakat Serang adalah soal pembentukan Provinsi Banten. Dimana pada saat itu, ada dua organisasi Pembentukan Provinsi Banten (PPB) besar yang sangat berpengaruh. Mereka adalah KPPB (Komite Pembentukan Provinsi Banten) yang berdiri tanggal 18 Juli 1999 dan Pokja-PPB (Kelompok Kerja – Pembentukan Provinsi Banten) yang berdiri tanggal 1 Agustus 1999. Seperti namanya, tujuan dari dua organisasi ini adalah untuk memperjuangkan terbentuknya provinsi tersendiri, yang terpisah dari Jawa Barat.

Gagasan tentang Pembentukan Provinsi Banten terus bergulir. Dapat dibayangkan, saat itu, energi politisi dan tokoh masyarakat banyak terkuras disana. Sebelum akhirnya, pada hari Rabu, 4 Oktober 2000 ketika DPR RI mengadakan Rapat Paripurna yang berlangsung dari pukul 09.00 dan berakhir pukul 13.30 dengan puncak acara pengesahan RUU Pembentukan Provinsi Banten menjadi Undang-Undang No 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten

Dalam kondisi seperti inilah, di suatu malam, pada tanggal 14 November 1999, sekelompok pekerja/buruh di Serang bagian Timur mendeklarasikan berdirinya Paguyupan Buruh Bangkit (PBB). Meskipun momentumnya bersamaan, namun pembentukan PBB tidak ada hubungannya dengan pembentukan Provinsi Banten.

Kelahiran PBB berawal dari sebuah refleksi kalangan pekerja/buruh, bahwa selama ini pemerintah tidak mempedulikan nasib mereka. Hal ini tercermin dari tujuan dibentuknya PBB: (a) membantu penanganan kasus perburuhan; (b) melahirkan serikat buruh bagi perusahaan yang belum memiliki serikat buruh, dan (c) mempersatukan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Kabupaten Serang.

Yang penting untuk dicatat, saat itu UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh belum disahkan. Hanya, memang, tanda-tanda terfragmentasinya gerakan buruh semakin jelas terlihat. Sejak awal PBB sudah memiliki cita-cita untuk membangun sebuah gerakan buruh yang lebih kuat. Bukan hanya cita-cita, karena sejak pertamakali dilahirkan, Paguyupan Buruh Bangkit sudah berbentuk aliansi. Mereka yang terlibat di dalamnya berasal dari berbagai unit kerja yang berbeda. Bahkan, beberapa anggota adalah pengurus aktif dari beberapa Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Sejak awal, PBB banyak mengadakan diskusi-diskusi dan kerja jaringan dengan kelompok buruh lain. Bahkan karena gerakannya yang cukup menonjol, pernah ada peringatan dari pemda setempat agar para pengusaha mewaspadai organisasi ilegal bernama PBB. PBB sendiri tidak pernah merasa bersalah atas keberadaannya, karena memang, dia bukan Serikat Pekerja yang harus dicatatkan.

Pada perkembangan lebih lanjut, ada kebutuhan untuk mengubah PBB menjadi semacam forum agar lebih ”longgar”. Disamping, karena adanya sorotan tajam dari beberapa kalangan yang menuding PBB sebagai dalang pemogokan di beberapa perusahaan. Itulah sebabnya, sejak tahun 2000, secara resmi Paguyupan Buruh Bangkit berganti nama menjadi Forum Solidaritas Buruh Serang (FSBS).

Meskipun mereka yang bergabung di dalam FSBS berasal dari berbagai serikat buruh, bahkan diantaranya pengurus aktif di PUK dan DPC, namun kehadiran mereka di FSBS sebagai individu. Tidak mengatasnamakan organisasinya. Hal ini disebabkan adanya pro kontra di internal masing-masing serikat buruh untuk secara resmi bersatu (baca: beraliansi) di dalam FSBS.

Nampaknya, strategi ini berhasil dengan baik. Ketidaksiapan serikat buruh dalam merapatkan barisan, bukanlah kendala untuk membangunan sebuah gerakan buruh yang kuat. Sekaligus membuktikan, bahwa kesadaran dan partisipasi nyata para buruh jauh lebih penting daripada sebuah ”klaim” organisasi.

Hingga pada akhirnya, tahun 2005, lahirlah Aliansi Serikat Pekerja Serikat Buruh Serang (ASPSB Serang). Berbeda dengan FSBS, ASPSB Serang merupakan manifestasi kebersamaan dari Serikat Pekerja Nasional (SPN), Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan Minyak Gas Bumi dan Umum (FSPKEP), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), dan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI).

Menariknya, meskipun berbeda, namun antara FSBS dan ASPSB Serang tidak saling berebut pengaruh. Bahkan, keduanya saling bersinergi. Apalagi, mereka yang berada di dalam kepengurusan FSBS juga merupakan fungsionaris ASPSB Serang. Saling berbagi peran. Koordinator ASPSB Serang, Ahmad Hafuri Yahya, juga menjabat sebagai Badan Pertimbangan FSBS. Sedangkan Sekretaris ASPSB Serang, Kahar S. Cahyono, adalah Koordinator Umum FSBS. Pada periode sebelumnya, Koordinator ASPSB Serang, Puji Santoso, juga menjabat sebagai Koordinator Eksekutif FSBS.

Bagi gerakan buruh di Serang, pemisahan struktur antara FSBS dan ASPSB Serang adalah sebuah pilihan strategi. ASPSB Serang merupakan aliansi ”resmi” terdiri dari pimpinan organisasi serikat, yang mewakili organisasinya, untuk menaikkan posisi tawar guna melakukan tekanan dan loby untuk kepentingan buruh dengan penguasa di daerah. Sementara FSBS merupakan sebuah organisasi informal dimana para pengurus berbagai dari serikat buruh, secara individual, terlibat dalam melakukan penelitian, bekerjasama dengan LSM peduli. Strategi ini dimaksudkan untuk menjaga ”independensi” dan ”integritas” organisasi serikat buruh. Ketika berurusan dengan kekuasaan, aliansi yang tampil, namun ketika perlu mengadakan kerjasama dengan pihak pendukung diluar serikat buruh, seperti LSM, dsb, FSBS yang tampil.

Pada prinsipnya, dalam membangun sebuah gerakan, kebesaran hati menjadi sedemikian penting. Dengan terbentuknya Aliansi Serikat Buruh, cita-cita FSBS sejak awal berdirinya di tahun 1999 untuk mempersatukan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Kabupaten Serang dengan sendirinya tercapai. Persatuan itu tidak harus dilakukan kedalam FSBS. Dan konsistensi itu kemudian dibuktikan, ketika ASPSB Serang terbentuk, FSBS memposisikan diri sebagai bagian dari organ di dalam aliansi. Dengan kata lain, FSBS tidak memposisikan diri sebagai tandingan, tetapi justru memperkuat. Sesuai dengan namanya, FSBS tetap berupaya menggalang solidaritas buruh yang menghunjam kuat di tingkat basis.

Fungsi, Peran dan Tujuan

1. Pemberdayaan sumber daya manusia dari para Pekerja/Buruh
2. Wadah silahturahmi dan komunikasi antar pekerja.buruh
3. Membantu mencarikan solusi terhadap pekerja yang terkena kasus perburuhan
4. Menjadi sumber daya dan pusat informasi tentang ketenagakerjaan
5. Penyelenggara agenda lokal untuk perburuhan
6. Bukan menjadi tandingan, tetapi memperkuat lembaga sejenis yang sudah ada
7. Membantu dan melengkapi peranan pekerja/buruh dengan bekerjasama dengan pihak lain
8. Menyatukan aktivis serikat pekerja/serikat buruh di tingkat basis.

Beberapa Tantangan

Beberapa tantangan yang dihadapi Forum Solidaritas Buruh Serang (FSBS) dalam membangun sebuah persatuan gerakan buruh adalah:

1. Anggapan bahwa organisasinya yang paling benar dan besar. Merasa mampu berjuang sendirian tanpa melibatkan organisasi lain, dalam sebuah barisan (aliansi). Kondisi ini disiasati oleh aliansi dengan terus-menerus melakukan konsolidasi.
2. Tekanan dari perangkat organisasi diatasnya, yang melarang fungsionarisnya untuk bergabung di dalam organisasi. Misalnya dengan mengatakan, bahwa system federasi/konfederasi merupakan sebuah “aliansi”, karena didalamnya tergabung banyak serikat pekerja. Bahkan, memiliki afiliasi dengan serikat buruh di tingkat internasional. Pimpinan serikat buruh di Serang menyikapi situasi ini dengan sangat berani. Beberapa ketua DPC, bahkan mengancam akan keluar dari federasi dan mendirikan serikat pekerja baru jika melarang beraliansi.
3. Keengganan untuk tunduk dalam sebuah system. Kalaupun aliansi terbentuk, mereka ingin menjadi ketua, dan tidak bersedia terlibat bila tidak berada di posisi itu. Dinamika ini terus berkembang, terkait dengan konsekwensi logis dari sebuah jabatan yang peran dan keberadaannya sangat diperhitungkan.
4. Pentingnya mengelola sebuah gerakan, sehingga para aktivis SP/SB yang mendapat kepercayaan untuk menjadi pengurus aliansi tidak melupakan kewajibannya di SP/SB mereka masing-masing. Sehingga mereka tidak boleh keasyikan bermain di level aliansi (yang dekat kekuasaan), namun melupakan basisnya.

Mencari Bentuk Organisasi

Pembahasan serius terkait upaya FSBS untuk menemukan bentuknya dimulai sejak tahun 2002. Bahkan saat itu, karena banyaknya tuntutan dari anggota, Koordinator FSBS, Chaerudin Shaleh, merasa perlu untuk melakukan evaluasi dan refleksi atas perjalanan Forum Solidaritas Buruh Serang untuk menentukan bentuk organisasi kedepan. Peristiwa ini terjadi pada tangga l 1 September 2002. Pada dasarnya, ada dua pilihan yang selalu diperdebatkan di internal FSBS:

Pertama: FSBS tetap menjadi kelompok kecil (dari segi anggota) dengan bentuk informal. FSBS menjadi kelompok inti yang memiliki kepedulian dan kemampuan dalam melakukan perjuangan terhadap 3 (tiga) tantang perburuhan . Jika menjadi kelompok kecil dan informal, FSBS tidak membutuhkan status formal. FSBS juga tidak dianggap pesaing oleh (federasi) serikat buruh lain. Keanggotaan FSBS juga akan longgar, entah buruh biasa atau pengurus PUK bisa menjadi anggota. Yang mempersatukan FSBS adalah cita-cita atau tantangan perburuhan yang ada. Jika demikian, kepengurusan juga tidak perlu terlalu besar. Yang penting, fungsi-fungsi yang perlu untuk mencapai cita-cita forum berjalan dengan baik.

Kedua: FSBS membuat statusnya menjadi formal, entah menjadi serikat buruh atau ormas. Jika demikian, FSBS harus menarik anggota sebanyak mungkin. Hanya dengan demikian, suatu serikat buruh atau ormas akan diperhitungkan kekuatannya. Agar independen dan mandiri, keuangan FSBS terutama mesti berasal dari anggotanya. Agar demokratis, para pengurus FSBS haru membangun cara-cara / mekanisme pertanggungjawaban yang baik kepada anggota. Pendeknya, FSBS harus bersaing dengan serikat buruh lain agar menjadi serikat buruh yang dipercaya dan solid.

Beberapa Kegiatan

Program Aksi:
– Mengawal Penetapan Upah Minimum Kabupaten
– Mengawal Rancangan Perda Ketenagakerjaan
– Penegakan Hukum Perburuhan
– Berpolitik
– Melawan Union Busting
– Rapat Akbar Buruh Serang
– dsb

Seminar:
– Premanisme dalam Perburuhan”
– Kondisi Buruh Pasca UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
– Kerja Kontrak Sebagai Trend Baru dari Dampak Labour Market Fleksibility
– Buruh Kontrak Sebagai Kekerasan Industrial
– Praktek Curang LMF, Sampai Kapan ?
– Lika-liku Penegakan Hukum Perburuhan ”
– Konferensi Buruh Kontrak
– FSBS Peduli Generasi Muda

Penelitian/Riset:
– Dampak Labour Market Fleksibility (LMF) bagi Pekerja/Buruh
– Fair Agreement On Industrial Relatian
– Kinerja Dewan Pengupahan Kabupaten Serang

Pendidikan & Pelatihan:
– Diskusi Perburuhan
– Pelatihan Media
– Pelatihan Kampanye
– Pendidikan Politik
– Pengarusutamaan Gender Dalam Perburuhan

Beberapa Capaian

1. Persatuan Gerakan Buruh di Serang
2. UMK Serang = 100% KHL
3. Advokasi secara kolektif terkait perselisihan hubungan industrial
4. Terbitnya Perda No. 7 Tahun 2009 tentang Ketenagakerjaan
5. Non aktifnya 2 (dua) orang mediator
6. Membentuk jaringan dengan berbagai organisasi non buruh

Terbentuknya Forum Aliansi Daerah se-Jawa

Banyaknya serikat buruh yang lahir pasca UU No. 21 Tahun 2000, tidak semestinya membuat Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) di Indonesia terfragmentasi. Apalagi jika kemudian, momentum kebebasan berserikat justru berakibat pada terjadinya konflik horizontal antar serikat buruh. Alih-alih akan meningkatkan posisi tawar, yang terjadi justru seperti buih di lautan lepas. Banyak, namun terombang-ambing oleh ombak.

Ditengah badai kritik atas terpecah belahnya gerakan buruh Indonesia, di beberapa daerah bermunculan aliansi serikat buruh. Di Serang – Banten, misalnya, kita mengenal Aliansi SP/SB Serang dan Forum Solidaritas Buruh Serang sebagai lokomotif gerakan buruh. Sementara itu, di beberapa daerah lain, ada Forum Buruh DKI Jakarta, Forum Buruh Kawasan Jakarta Utara, Forum Komunikasi SP/SB Depok, Perjuangan Rakyat Karawang, Koalisi Buruh Sukabumi, Aliansi Buruh Bandung, Koalisi Buruh Bogor, Gerakan Buruh Semarang, Aliansi Buruh Menggugat Jawa Timur, Aliansi Buruh Yogyakarta, Aliansi Buruh Jember, dsb.

Fenomena ini tentu layak untuk mendapat apresiasi, sekaligus penting untuk terus dikampanyekan agar menjalar ke setiap pelosok persada Nusantara. Perlahan, upaya itu mulai menampakkan hasilnya. Dalam Lokakarya Gerakan Serikat Buruh bertema “Belajar dari Persatuan Buruh di Tingkat Lokal” bertempat di GG House, Gadog, Jawa Barat pada tanggal 26 – 28 Februari 2010 sejumlah aliansi serikat buruh daerah sepakat untuk membentuk Forum Aliansi Serikat Pekerja Serikat Buruh Daerah se-Jawa. Dalam lokakarya yang difasilitasi Trade Union Right Centre (TURC) itu, seluruh peserta yang tergabung dalam forum ini kemudian sepakat membidani sebuah resolusi terdiri atas 7 (tujuh) butir respon permasalahan perburuhan saat ini.

Penutup

Sulit untuk dipahami jika kemudian, ada aktivis serikat buruh yang tidak sependapat dengan terbentuknya aliansi. Apalagi jika kemudian menghalang-halangi. Kata-kata yang terus diulang dalam berbagai kesempatan, bahwa buruh bersatu tak bisa dikalahkan bukanlah sekedar mantra. Ia bisa diwujudkan, dan memang selayaknya untuk diwujudkan.

Sesuai karakternya, persatuan gerakan buruh merupakan kekuatan sosial yang sangat dahsyat. Tidak hanya menaikkan posisi tawar, namun juga diperhitukan secara politik dan ekonomi. Dalam kondisi seperti ini, biasanya pimpinan buruh akan mendapatkan berbagai ”tawaran” yang ditujukan untuk melemahkan gerakan.

Itulah sebabnya, penting juga untuk dipastikan, agar gerakan buruh tidak tercerabut dari akarnya. Sehingga aliansi bergerak selaras dengan kepentingan anggota. Sehingga tidak ada lagi anggapan, bahwa elit pimpinan buruh menunggangi anggotanya.

Apa jadinya jika aliansi pun kehilangan kepercayaan?

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s