Peran Media Dalam Menolak ACFTA

Perempuan itu menyambut kedatangan saya dengan wajah cerah. Jam baru saja menunjukkan pukul 4 sore ketika saya berkunjung ke kontrakannya. Sebut saja dia Ratna. Istri Roni, teman saya, yang pertamakali mengajak mencari pekerjaan di Bekasi.

“Mari masuk. Tapi mas Roni belum pulang, mungkin sebentar lagi” katanya kemudian. Benar saja, tak berapa lama, Roni datang. Seperti layaknya kawan yang lama tak bertemu, kami saling berpelukan. Bertanya kabar, dan sesaat kemudian terlibat dalam perbincangan yang tak berujung pangkal.

Entah darimana awalnya, kami terlibat dalam perbincangan panjang tentang dampak Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA).

“Saat ini saja mencari pekerjaan semakin sulit. Apalagi kalau ACFTA diterapkan. Banyak barang-barang Cina masuk ke Indonesia, sehingga produk dalam negeri tidak ada yang beli. Banyak perusahaan pailit, dan PHK besar-besaran akan kembali terulang. Angka pengangguran pasti akan bertambah besar,” ujar Roni, sambil menyeruput kopi panas yang baru saja dihidangkan sang istri.

Kekhawatiran Roni cukup beralasan. Perjanjian kerjasama dibidang perdagangan itu telah ditandatanggani sejak 5 Nopember 2002, dan prosesnya juga sudah berjalan secara bertahap. Saat itu disepakati penurunan atau penghapusan tarif bea masuk akan dibagi 3 tahap. Pada tahap pertama dikhususkan untuk komoditas yang dimasukkan ke kelompok Early Harvest Programme (EHP) yang dimulai 1 Januari 2004, dan memasuki 1 Januari 2006 bea masuknya sudah 0%.

Dengan kata lain, persoalan tentang ACFTA belum tersosialisasi secara maksimal. Pengusaha kalang kabut. Kurun waktu kurang lebih 7 tahun tidak digunakan pemerintah untuk memperkuat industri nasional. Kondisi ini tentu akan membuat industri nasional menjadi kolaps, karena tidak adanya proteksi dari pemerintah.

Pengusaha dari sektor tekstil, misalnya, saat ini menjerit akibat pemberlakuan ACFTA. Pasalnya, diprediksi TPT China menguasai 70% pasar lokal dengan nilai sekitar Rp. 91 trilyun. Sementara itu produk tekstil dari China lebih murah 10% dibandingkan produk tekstil dalam negeri. Jika system ini dibiarkan terus berjalan bahkan dilegitimasi, maka sangat mungkin banyak pengusaha yang pailit.

”Tapi bukankah dengan ACFTA masyarakat diuntungkan, karena bisa berbelanja dengan harga yang lebih murah,” kata saya.

“Enggak juga, Mas.Lha wong upah buruh pabrik juga semakin rendah karena banyak perusahaan melakukan efisiensi. Lagipula bagi mereka yang terkena PHK karena pabriknya pailit, meskipun barang-barang dari Cina lebih murah. Mereka tidak punya lagi penghasilan untuk membeli itu semua” Timpal Ratna, yang ikut bergabung.

Saya tersenyum. Senang saja melihat sahabat saya – suami istri – memiliki pemahaman yang cukup tentang situasi ketenagakerjaan terkini. Ini bukan semata-mata permasalahan nasionalisme, untuk menyerahkan kepada masyarakat, untuk memilih membeli produk Cina atau buatan asli Indonesia. Namun ini adalah soal proteksi. Soal rendahnya kepedulian pemerintah dalam memperkuat industri nasional

“Tapi kita nggak bisa melakukan apa-apa menghadapi semua itu. Menolak pun tiada guna,” ujar Roni.

“Siapa bilang kita nggak bisa melakukan apa-apa? Tanggal 28 Januari kemarin, misalnya, kaum buruh menyampaikan tuntutan untuk menolak ACFTA di MPR/DPR. Kami juga berencana mengkampanyekan penolakan ACFTA di Majalah Garis.”

“Percuma, Har. Kita tidak mungkin menolak ACFTA. Hanya buang-buang waktu dan tenaga. Apalagi dengan hanya menuliskannya di Majalah Garis?” ujar Roni, dengan senyum sinis.
* * *

Benarkah media tidak bisa memberi andil dalam melawan kebijakan ACFTA yang merugikan kelas pekerja? Saya menggugat pernyataan Roni.

Tahun 2001, wartawan Inggris, John Pilger, memotret kehidupan buruh, setelah Indonesia keluar dari kediktatoran orde baru. Laporan itu ditulisnya dalam sebuah buku, “The New Rullers of the World”. Pilger bercerita tentang Indonesia sebagai contoh dari globalisasi tentang sebuah negeri yang pernah disebut murid terbaik Bank Dunia. Globalisasi membuat dunia hanya selebar daun ‘kelor’: keputusan investasi di New York bisa membuat buruh di Indonesia menganggur. Sementara keputusan pemilik modal di London, bisa membuat Korea Selatan kebanjiran order. Dan semua ini, kita ketahui melalui tulisan seorang wartawan, John Pilger.

Meminjam kalimat Nezar Patria, Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, para buruh kerap menjadi statistik. Angka-angka berderet. Tapi, tak tertangkap apa yang ada dibaliknya: cerita tentang kerja produksi dengan keringat, dan air mata. Jurnalisme bertanggungjawab membuat kehidupan kelas pekerja menjadi lebih baik dengan memeriksa kembali kebijakan, atau mungkin kritik sosial.

“AJI hendak menarik perhatian media, dan juga jurnalis, melaporkan sektor perburuhan yang penting ini dengan lebih intens, dan berkualitas,” ujar Nezar dalam kata pengantarnya di buku Hujan Batu Buruh Kita – Kumpulan Liputan Perburuhan.

Dengan argumentasi itu saja, seharusnya sudah membuat kita mengerti, bahwa tulisan memegang peranan penting dalam mempengaruhi pola pikir seseorang. Terkadang, ia menjadi energi yang menggerakkan. Menjadi lentera, sehingga masyarakat mengetahui mana yang benar dan mana yang salah.
* * *

Bila ada sebagian masyarakat yang pesimis terhadap kehidupan hari ini, itu tidak bisa seratus persen disalahkan. Hanya saja, masyarakat harus keluar, dari apa yang disebut Michael Lerner sebagai tuna kuasa. Sebab bahaya dari sikap tuna kuasa ini sangat besar. Kata Lerner, anggapan atau persepsi tuna kuasa dapat menimbulkan berbagai efek negatif dalam kehidupan sosial.

Anggapan tuna kuasa menyebabkan seseorang tidak ingin mengadakan perubahan yang seharusnya dapat dilakukan. Berbagai kekurangan, ketidakadilan, dan penyewengan kekuasaan dipandang sebagai “kenyataan”. Karena kenyataan, ada rasa khawatir akan kalah, tersingkir, dan dikesampingkan orang lain. Kekhawatiran ini akan terbukti dan menjadi self-fullfilling prophecy ketika orang bertindak selaras dengan anggapan dan rasa khawatir tersebut.

Perubahan adalah keniscayaan. Dan itu bukanlah sesuatu yang mustahil untuk diupayakan. Apapun bentuknya. Termasuk melalui media komunitas, seperti halnya Garis. (*)

Penulis: Kahar S. Cahyono
Tulisan ini pernah dimuat di Majalah Garis, Edisi 04 Tahun 2010.

Baca juga:
– Masihkah tega mengatakan: Pengangguran itu terjadi karena kebodohan mereka sendiri?
– “Jika terus-terusan kampung halaman kami dicemari, kami harus hidup dimana lagi?”

Iklan

Satu pemikiran pada “Peran Media Dalam Menolak ACFTA

  1. Mungkinkah ini disebabkan karena para petinggi negeri ini larut dalam zona kenyamanan, sehingga lalai dalam menyiapkan kenyamanan bagi rakyatnya!? Dan lalu bagaimana cara menanggulangi hilangnya kenyamanan tersebut? Cukupkah hanya melalui media komunitas?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s