“Dan Rakyat pun Menangis”

”Kulo mboten pengen dihukum, Pak Hakim. Kulo pengen bebas.” Dengan suara terbata-bata, Mbah Minah mengungkapkan isi hatinya kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, Jawa Tengah, pertengahan November 2008.

Nenek berusia 65 tahun harus menjadi pesakitan gara-gara mengambil 3 buah kakao (coklat) senilai dua ribu rupiah. Tak ada pembela atau pengacara yang mendampinginya. Pleidoi atau pembelaan terpaksa ia lakukan sendiri. Dalam pleidoinya, yang dilakukan dalam bahasa jawa Banyumasan, nenek yang buta huruf dan tak paham bahasa Indonesia ini memohon agar tak dihukum.

Majelis Hakim yang dipimpin Muslich Bambang Luqmono pun menjatuhkan hukuman 1.5 bulan penjara dengan masa percobaan tiga bulan. Sebelumnya, jaksa menuntut penjara 6 bulan.

Nasib yang sama dialami Basar Suyanto (47) dan Kholil (50). Kedua warga kelurahan Bujel, Kecamatan Mojoroto, Kediri, Jawa Timur, itu harus menjalani hidup di balik terali besi gara-gara memakan satu buah semangka yang harganya tak sampai lima ribu. Keduanya dituntut 2 bulan 10 hari. Majelis hakim memvonis keduanya masing-masing 15 hari dan percobaan 1 bulan.

23 Oktober 2002, kita mengenal Hamdani bin Ijin. Seorang buruh pabrik sandal PT. Osaga Mas Utama, divonis hukuman kurungan selama 2 bulan 24 hari oleh Pengadilan Negeri Tangerang, Banten. Hamdani dituduh mencuri sandal bolong milik perusahaan. Awal kasusnya, 4 September 2000, Hamdani hendak melaksanakan salat Asar. Seperti biasanya, Hamdani bersama rekan buruh lainnya secara bergantian menggunakan sanda apkiran, yang tersimpan di sebuah gudang, untuk mengambil air wudhu.

Anehnya, manajemen pabrik melaporkan Hamdani kepada Kepolisian Sektor Jatiuwung, Tangerang, dengan tuduhan mencuri. Padahal kebiasaan meminjam sandal ketika salat juga kerap dilakukan karyawan di pabrik itu. Selama ini, Hamdani dikenal sebagai pengurus serikat buruh di SBPKU, dan aktif memperjuangkan hak-hak karyawan di pabrik sandal yang terletak di kilometer 5 kawasan Tangerang, Banten.

Apa yang diceritakan di atas bukanlah kasus besar. Namun, aparat penegak hukum nampak semangat menghadapinya. Ini bertolak belakang dengan para koruptor yang masih leluasa berkeliaran. Banyak konglomerat pengemplang uang rakyat dalam Bantuan Likuiditas Bank Indonesia senilai lebih dari Rp. 600 triliun tak dijerat oleh penegak hukum.

Mereka justru diberi surat lunas. Padahal rakyatlah yang harus membayar hutang itu dalam jangka panjang, yakni hinga tahun 2033. Mereka pun diterima oleh Presiden di Istana Negara laksana orang yang berjasa bagi bangsa.

Monster Itu Bernama ACFTA

Dengan bukti-bukti ini saja, sudah sedemikian jelas bahwa pemerintah kita mengabaikan kesejahteraan rakyatnya. Akan semakin jelas, bila kita mengkaji dampak buruh perjanjian kerjasama perdagangan antar negara Asia Tenggara dan China yang dikenal dengan Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA) resmi diberlakukan sejak awal tahun 2010. Dimana, produk-produk China akan bebas membanjiri pasar perdagangan kawasan Asia Tenggra tanpa hambatan sedikitpun, tak terkecuali Indonesia. Tentu saja hal ini membuat panik pengusaha-pengusaha dengan pangsa pasar dalam negeri. Pasalnya, Indonesia dengan jumlah penduduk terbesar merupakan pasar yang strategis untuk menghabiskan produk-produk China, dibanding Negara ASEAN lainnya.

Dasar hukum ACFTA adalah perjanjian payung dibidang kerjasama ekonomi komperhensif antara ASEAN dan china yaitu framework agreement on komperhensive economic co peration between asean and the people’s republic of china (framework agreement). Perjanjian yang ditandatanggani sejak 2002 itu melahirkan 3 kesepakatan, yaitu agreement on trade in goods (bidang barang) pada 29 Nopember 2004, agreemnent on trade in service (bidang jasa) pada 14 Januari 2007, dan agreement on investment (bidang investasi) pada 15 Agustus 2007.

Logika kesepakatan perdagangan bebas yang dibangun dengan China tersebut tidak lebih dari upaya negara-negara maju dalam memperluas pangsa pasar produknya, yang mana disisi lain justru mematikan indsutri domestic negara berkembang. Alasan pemerintah mengapa kesepakatan ACFTA ini diambil, yakni : Pertama, penurunan dan penghapusan tarif serta hambatan non tarif di China membuka peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan volume dan nilai perdagangan ke negara yang penduduknya terbesar dan memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia. Kedua, penciptaan rezim investasi yang kompetitif dan terbuka membuka peluang bagi Indonesia untuk menarik lebih banyak investasi dari China. Dan Ketiga, peningkatan kerja sama ekonomi dalam lingkup yang lebih luas membantu Indonesia melakukan peningkatan capacity building, technology transfer, dan managerial capability.

Alasan tersebut tentu berbanding terbalik dengan kondisi reel di Indonesia. Kenyataannya dilihat dari skema anggaran APBN, 70% terkonsentrasi pada belanja pegawai yang notabenenya dinikmati oleh segelintir elit. Dan hanya 30% anggaran yang dialokasikan untuk kepentingan public termasuk untuk memperkuat industri nasional. Belum lagi beban utang luar negeri, membuat format APBN tidak pernah mampu mendanai masalah-masalah yang ditimbulkan oleh kemiskinan yang sebagian besar diderita para buruh diberbagai sector. Menurut Dirjen Bea dan Cukai, pelaksanaan perjanjian ACFTA akan berpotensi menurunkan penerimaan Negara dari kepabeaan hingga mncapai sekitar 15 trilyun. Hal ini tentu akan memaksa penyesuaian APBN dengan mencarai pos anggaran lain, dan dapat dipastikan pos anggaran baru ini akan mengorbankan kepentingan public mayority yaitu rakyat Indonesia.

Sebelum menganut system liberalisasi pasar, seharusnya pemerintah memperkuat industri nasional. Karena persaingan dalam pasar bebas, ibarat memasuki hutan rimba, sehingga yang berlaku juga hukum rimba. Dimana yang kuat pasti akan menginjak yang lemah. Selama ini pemerintah belum membuat kebijakan yang mengarah pada perkembangan industri nasional. Sebut saja infrastruktur yang ada jauh dari memadahi, belum lagi pasokan listrik yang byar pet (sering mati) juga akan menganggu industri nasional. Di Indonesia tarif listrik untuk industri jauh lebih mahal bila dibandingkan untuk kebutuhan rumah tangga, padahal di China sebaliknya. Dan anggaran dalam APBN pun masih terlalu kecil bila digunakan untuk menyehatkan industri nasional. Pemerintah seharusnya melakukan proteksi terhadap industri dalam negeri, sebagaimana yang dilakukan negara super power AS yang memproteksi industri nasionalnya dari serangan produk-produk negara luar.

Sampai saat ini, produk-produk China mengalir deras membanjiri pasar Indonesia. Terbukti China menjadi negara sumber utama impor Indonesia, yaitu sebesar 17,2% dari total impor non migas. Sedangkan China hanya menyerap 8,7% dari keseluruhan ekspor Indonesia non migas. Disamping itu, struktur barang yang diperdagangkan cenderung tak simetris. Komoditas primer mendominasi ekspor Indonesia ke China, sedangkan ekspor China ke Indonesia didominasi barang-barang manufactur yang sangat beragam. Secara otomatis pola kerjasama yang dibangun tidak seimbang, karena dominasi China yang begitu kuat.

Dampak ACFTA Terhadap Buruh

Kondisi diatas, tentu akan membuat industri nasional menjadi kolaps, karena tidak adanya proteksi pemerintah terhadap industri nasional. Saat ini banyak pengusaha dari sector tekstil yang menjerit akibat pemberlakuan ACFTA. Pasalnya, diprediksikan TPT China menguasai 70% pasar lokal dengan nilai sekitar Rp. 91 trilyun. Sementara itu produk tekstil dari China lebih murah 10% dibandingkan produk tekstil dalam negeri. Jika system ini dibiarkan terus berjalan bahkan dilegitimasi, maka sangat mungkin banyak pengusaha yang pailit. Akhirnya kebijakan perusahaan adalah melakukan efisensi pembiayaan. Efisiensi yang paling mungkin dilakukan adalah dengan menekan labour costs. Dampak lanjutan dari kebijakan tersebut adalah upah buruh yang semakin murah dan penggunaan buruh kontrak dan out sourcing yang meningkat, sehingga mendorong maraknya Labour Market Flexibility (LMF).

Bukan tidak mungkin, ACFTA juga akan mendorong terjadinya PHK missal di berbagai daerah. Lagi-lagi para buruh yang semakin dimiskinkan dan menjadi korban dari system ekonomi yang tidak adil. “Dan, rakyat pun akan menangis lagi.”

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s