Biarkan Depekab Berjalan Apa Adanya

Demokrasi sejatinya merupakan kendali warga atas permasalahan publik, yang dilakukan dengan adanya kesetaraan politik. Itulah sebabnya, untuk mempermudah pemahaman orang awam, demokrasi juga diartikan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Hampir di semua bidang, warga memang telah diberi kesempatan untuk terlibat didalam merumuskan sebuah kebijakan. Namun sayang, semua itu hanya sebatas prosedural. Sebatas formalitas.

Di bidang ketenagakerjaan, misalnya, kita juga bisa melihat bagaimana sistem demokrasi diterapkan. Hal ini terlihat dengan adanya regulasi yang memungkinkan untuk membentuk Dewan Pengupahan dan Lembaga Kejasama Bipartit/Tripartit. Setidaknya, dengan adanya dewan pengupahan, upah minimum kabupaten/kota tidak ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah, namun melalui rekomendasi yang diberikan oleh lembaga non struktural tersebut, yang beranggotakan wakil-wakil pemerintah, pengusaha, dan pekerja (baca: rakyat)
Namun, apakah dengan adanya dewan pengupahan, menjamin nilai-nilai demokratis sudah diterapkan dalam pengambilan kebijakan tentang upah? Secara prosedural, memang sudah demokratis. Namun secara substansial, belum.

Mengapa belum? Karena mekanisme yang ada tidak menggambarkan adanya kesetaraan politik antar anggotanya. Ada jurang pemisah. Setidaknya inilah yang secara tidak langsung disampaikan oleh Sudrajat, Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten (Depekab) Serang, dalam rapat koordinasi dengan Komisi II DPRD Kabupaten Serang beberapa hari yang lalu (30/10).

Bahkan, untuk menghilangkan jurang pemisah tadi, Kepala Depekab yang juga Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Serang ini mengusulkan agar Depekab memiliki seragam khusus keanggotaan. Adapun alasannya adalah, ”Dengan seragam itu dapat mempersatu dan membuang jurang pemisah antar anggota. Dimana dalam keanggotaan DPK terdapat unsur buruh, pengusaha dan pemerintah,” ujar Sudarjat sebagaimana dikutip Banten Raya Post (31/10)..

Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk menolak rencana pengadaan baju seragam untuk anggota Depekab. Betapapun, baju hanyalah sebatas simbolik. Kalau memang APBD Kabupaten Serang berlimpah dan mencukupi untuk membeli seragam Depekab, silahkan saja dianggarkan. Namun diluar itu semua, yang harus dipertanyakan secara kritis oleh masyarakat adalah, ’jurang pemisah’ seperti apa yang akan dihilangkan oleh Depekab? Kalau yang dimaksud adalah agar seluruh anggota depekab memiliki sikap dan pandangan yang serba sama, jelas ini sama saja dengan mengingkari nilai-nilai demokrasi.

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa di anggota dewan pengupahan terdiri dari perwakilan buruh, pengusaha, dan pemerintah. Perwakilan buruh berasal dari wakil Serikat Pekerja yang terverifikasi (minimal memiliki 2.500 anggota dan atau 10 unit kerja), perwakilan pengusaha berasal dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dan dari Pemerintah sendiri berasal dari Dinas Tenaga Kerja, Biro Hukum, Badan Pusat Statistik, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan lain-lain.

Dengan latar belakang anggota yang beraneka ragam di atas, sangat wajar bila masing-masing pihak memperjuangkan kepentingannya masing-masing. Bahkan menjadi keharusan. Biarkanlah wakil buruh memperjuangkan secara sungguh-sungguh kepentingan buruh. Silahkan pengusaha membela kepentingan pengusaha dengan maksimal. Begitu juga dengan pemerintah, seyognya melihat permasalahan ini dari segi kepentingannya masing-masing.

Karena kepentingan para pihak yang terlibat dalam keanggotaan depekab juga berbeda. Dalam konteks inilah, sedapat mungkin nilai upah yang dihasilkan oleh Depekab harus memenuhi rasa keadilan. Keadilan (equity) sendiri menyangkut rasa diperlakukan secara adil (felt justice), sesuai hak atau regulasi yang berlaku. Keadilan juga menyangkut persepsi pekerja bahwa imbalan yang diterimanya itu wajar dan adil (fair dan equitable). Bukan hanya sekedar berbicara tentang nominal, sebab berapapun angka yang akan direkomendasikan dewan pengupahan, kalau itu tidak memenuhi rasa keadilan semua stokeholder ketenagakerjaan, hanya akan membuat hubungan industrial tidak kondusif.

Sekali lagi, upaya untuk membuat depekab satu warna, justru akan berbuah kontra produksi dengan maksud dari keberadaan depekab itu sendiri. (*)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s