Sebetapa Seksinya Makhluk ACFTA Dimata Pemerintah Kita?

Perempuan itu menyambut kedatangan saya dengan wajah cerah. Jam baru saja menunjukkan pukul 4 sore ketika saya berkunjung ke kontrakannya. Sebut saja dia Ratna. Istri Roni, teman saya, yang pertamakali mengajak saya mencari pekerjaan di Bekasi.

“Mari masuk. Tapi mas Roni belum pulang, mungkin sebentar lagi” katanya kemudian. Sore itu saya memang menyempatkan diri datang ke Bekasi, setelah menghadiri sebuah kegiatan di Jakarta.

Benar saja, tak berapa lama kemudian, Roni datang. Seperti layaknya kawan yang lama tak bertemu, kami saling berpelukan. Bertanya kabar, dan sesaat kemudian terlibat dalam perbincangan yang tak berujung pangkal.

Entah darimana awalnya, kami terlibat dalam perbincangan tentang dampak buruk ACFTA terhadap kehidupan masyarakat.

“Saat ini perusahaan tempat saya bekerja sudah melakukan efisiensi besar-besaran. Kabarnya order yang diterima menurun tajam,” ujar Roni, sambil menyeruput kopi panas yang baru saja dihidangkan sang istri. Dia menyebutkan, bahwa itu adalah akibat dari ACFTA.

“Tapi kan masyarakat juga yang akan diuntungkan, karena bisa mendapatkan harga dari barang-barang Cina dengan lebih murah.”

“Ah enggak juga, Mas. Meskipun murah, tapi masyarakat tidak lagi memiliki uang karena banyak industri nasional, tempatnya bekerja, gulung tikar dan mem-PHK karyawannya,” Ratna menimpali.

ACFTA tidak hanya berdampak bagi pengusaha dan buruh. Masyarakat, secara luas, juga kena imbasnya.

Saya tersenyum. Senang saja menyaksikan suami istri ini begitu peduli dengan permasalahan yang terjadi di sekitarnya. Kendati ia tidak tahu secara pasti, bahwa perjanjian kerjasama dibidang perdagangan itu telah ditandatanggani sejak 5 Nopember 2002, dan prosesnya juga sudah berjalan secara bertahap. Saat itu disepakati penurunan atau penghapusan tarif bea masuk akan dibagi 3 tahap. Pada tahap pertama dikhususkan untuk komoditas yang dimasukkan ke kelompok Early Harvest Programme (EHP) yang dimulai 1 Januari 2004, dan memasuki 1 Januari 2006 bea masuknya sudah 0%. Hanya, memang, persoalan tentang ACFTA belum tersosialisasi secara maksimal, sehingga pengusaha kalang kabut dibuatnya.

ACFTA: Apa dan Bagaimana?

Pertemuan saya dengan Roni mengingatkan pada diskusi tentang Dampak Positif dan Negatif ACFTA yang dilakukan Aliansi SP/SB di Serang beberapa waktu lalu. Juga beberapa pernyataan para pengusaha, yang menyebutkan bahwa kebijakan ini minim sosialisasi, juga antisipasi.

Dasar hukum ACFTA adalah perjanjian payung dibidang kerjasama ekonomi komperhensif antara ASEAN dan china yaitu framework agreement on komperhensive economic co peration between asean and the people’s republic of china (framework agreement). Perjanjian yang ditandatanggani sejak 2002 itu melahirkan 3 kesepakatan, yaitu agreement on trade in goods (bidang barang) pada 29 Nopember 2004, agreement on trade in service (bidang jasa) pada 14 Januari 2007, dan agreement on investment (bidang investasi) pada 15 Agustus 2007.

Logika kesepakatan perdagangan bebas yang dibangun dengan China tersebut tidak lebih dari upaya negara-negara maju dalam memperluas pangsa pasar produknya, yang mana disisi lain justru mematikan indsutri domestic negara berkembang. Alasan pemerintah mengapa kesepakatan ACFTA ini diambil, yakni:

Pertama, penurunan dan penghapusan tarif serta hambatan non tarif di China membuka peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan volume dan nilai perdagangan ke negara yang penduduknya terbesar dan memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia.

Kedua, penciptaan rezim investasi yang kompetitif dan terbuka membuka peluang bagi Indonesia untuk menarik lebih banyak investasi dari China.

Ketiga, peningkatan kerja sama ekonomi dalam lingkup yang lebih luas membantu Indonesia melakukan peningkatan capacity building, technology transfer, dan managerial capability.

Alasan tersebut tentu berbanding terbalik dengan kondisi reel di Indonesia. Kenyataannya dilihat dari skema anggaran APBN, 70% terkonsentrasi pada belanja pegawai yang notabenenya dinikmati oleh segelintir elit. Dan hanya 30% anggaran yang dialokasikan untuk kepentingan public termasuk untuk memperkuat industri nasional. Belum lagi beban utang luar negeri, membuat format APBN tidak pernah mampu mendanai masalah-masalah yang ditimbulkan oleh kemiskinan yang sebagian besar diderita para buruh diberbagai sector.

Bahkan, menurut Dirjen Bea dan Cukai, pelaksanaan perjanjian ACFTA akan berpotensi menurunkan penerimaan Negara dari kepabeaan hingga mncapai sekitar 15 trilyun. Hal ini tentu akan memaksa penyesuaian APBN dengan mencarai pos anggaran lain, dan dapat dipastikan pos anggaran baru ini akan mengorbankan kepentingan public mayority yaitu rakyat Indonesia.

Sebelum menganut system liberalisasi pasar, seharusnya pemerintah memperkuat industri nasional. Karena persaingan dalam pasar bebas, ibarat memasuki hutan rimba, sehingga yang berlaku juga hukum rimba. Dimana yang kuat pasti akan menginjak yang lemah. Selama ini pemerintah belum membuat kebijakan yang mengarah pada perkembangan industri nasional. Sebut saja infrastruktur yang ada jauh dari memadahi, belum lagi pasokan listrik yang byar pet (sering mati) juga akan menganggu industri nasional. Di Indonesia tarif listrik untuk industri jauh lebih mahal bila dibandingkan untuk kebutuhan rumah tangga, padahal di China sebaliknya. Dan anggaran dalam APBN pun masih terlalu kecil bila digunakan untuk menyehatkan industri nasional. Pemerintah seharusnya melakukan proteksi terhadap industri dalam negeri, sebagaimana yang dilakukan negara super power AS yang memproteksi industri nasionalnya dari serangan produk-produk negara luar.

Sampai saat ini, produk-produk China mengalir deras membanjiri pasar Indonesia. Terbukti China menjadi negara sumber utama impor Indonesia, yaitu sebesar 17,2% dari total impor non migas. Sedangkan China hanya menyerap 8,7% dari keseluruhan ekspor Indonesia non migas. Disamping itu, struktur barang yang diperdagangkan cenderung tak simetris. Komoditas primer mendominasi ekspor Indonesia ke China, sedangkan ekspor China ke Indonesia didominasi barang-barang manufactur yang sangat beragam. Secara otomatis pola kerjasama yang dibangun tidak seimbang, karena dominasi China yang begitu kuat.

Kondisi diatas, tentu akan membuat industri nasional menjadi kolaps, karena tidak adanya proteksi pemerintah terhadap industri nasional. Saat ini banyak pengusaha dari sector tekstil yang menjerit akibat pemberlakuan ACFTA. Pasalnya, diprediksikan TPT China menguasai 70% pasar lokal dengan nilai sekitar Rp. 91 trilyun. Sementara itu produk tekstil dari China lebih murah 10% dibandingkan produk tekstil dalam negeri.

Jangan Lagi Menjadi Tuna Kuasa

Saya katakana kepada Roni, bahwa sebagai masyarakat, kita hendaknya tidak lagi mengidap “syndrome tuna kuasa”. Kata Michael Lerner, anggapan atau persepsi tuna kuasa dapat menimbulkan berbagai efek negatif dalam kehidupan sosial. Anggapan tuna kuasa menyebabkan seseorang tidak ingin mengadakan perubahan yang seharusnya dapat dilakukan. Berbagai kekurangan, ketidakadilan, dan penyewengan kekuasaan dipandang sebagai “kenyataan”. Karena kenyataan, ada rasa khawatir akan kalah, tersingkir, dan dikesampingkan orang lain. Kekhawatiran ini akan terbukti dan menjadi self-fullfilling prophecy ketika orang bertindak selaras dengan anggapan dan rasa khawatir tersebut.

Kita bisa. Untuk itu, kita harus mencoba. Sekecil apapun bentuknya. Misalnya, dengan menyuarakan melalui milis-milis, facebook, blog, dsb. Hanya, memang, itu saja tidak cukup.

Lawanlah Sebisa Anda, Meski Hanya Melalui Kata

Tahun 2001, wartawan Inggris, John Pilger, memotret kehidupan buruh, setelah Indonesia keluar dari kediktatoran orde baru. Laporan itu ditulisnya dalam sebuah buku, “The New Rullers of the World”. Pilger bercerita tentang Indonesia sebagai contoh dari globalisasi tentang sebuah negeri yang pernah disebut murid terbaik Bank Dunia. Globalisasi membuat dunia hanya selebar daun ‘kelor’: keputusan investasi di New York bisa membuat buruh di Indonesia menganggur. Sementara keputusan pemilik modal di London, bisa membuat Korea Selatan kebanjiran order. Dan semua ini, kita ketahui melalui tulisan seorang wartawan, John Pilger.

Meminjam kalimat Nezar Patria, Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, para buruh kerap menjadi statistic. Angka-angka berderet. Tapi, tak tertangkap apa yang ada dibaliknya: cerita tentang kerja produksi dengan keringat, dan air mata. Jurnalisme bertanggungjawab membuat kehidupan kelas pekerja menjadi lebih baik dengan memeriksa kembali kebijakan, atau mungkin kritik sosial.

“AJI hendak menarik perhatian media, dan juga jurnalis, melaporkan sektor perburuhan yang penting ini dengan lebih intens, dan berkualitas,” ujar Nezar dalam kata pengantarnya di buku Hujan Batu Buruh Kita – Kumpulan Liputan Perburuhan.

Blogger, Facebooker, dsb, sebagai bagian dari Citizen Journalism, bisa jadi memiliki semangat yang sama dengan Nezar Patria. Dalam kalimat lain, salah besar jika ada yang mengatakan bahwa semua ini tidak memberikan sumbangan apa-apa bagi bangsa dan negara. (Kahar S. Cahyono)

Ide dasar tulisan ini diambil dari artikel Bicaralah Warga Bekasi, dan akan diangkat sebagai tema utama dalam Majalah Garis Edisi 01/VII/Jan-Mar 2010

Artikel terkait dengan ketenagakerjaan:

Maaf, Saya Bukan Buruh

Mengenal Serikat Pekerja

Iklan

6 pemikiran pada “Sebetapa Seksinya Makhluk ACFTA Dimata Pemerintah Kita?

  1. “Scara pribadi sy mndkung CAFTA,krna dgan ini indnesia pnya daya saing dan bisa maju.kita pnya psar luas,tnggal pmerintahnya sja memenej dan mmproteksi smua industri,dri UKM smpai pemodal besar.harus dri kita sndiri yg merubah kbiasaan buruk memburu brang2 impor,dan selama pmerintah tdak meng”SNI”kan barang2 impor kita hancur.kini saatnya indonesia maju dan budayakan cinta produk indonesia mulai dri keluarga kita.sallam kenal bung dri buruh pabrik yg hanya pandai brsyukur tpi tdak prnah brhenti brjuang..”

  2. ACFTA memang seksi kalau ndak seksi bagaimana mungkin pemerintah mau menyunting dia dengan mas kawin yang paling mahal yaitu kemiskinan bangsa, konflik sosial, dan akhirnya berujung pada sebuah revolusi bangsa, memang benar ACFTA akan menurunkan nilai inflansi disatu sisi tapi disisi lain Para Pengusaha akan beralih profisi menjadi pedagang (importir barang cina) kalau sudah begitu siap-siap PHK terjadi dimana-mana, Pengangguran akan berdampak pada kemiskinan bangsa,kalau rakyat lapar kejadian Mei 1998 akan terulang lagi bahkan revolusi akan terjadi…..sadarkah pemerintah kalau mereka menggali lubang kubur sendiri ?

  3. “tidaklah pantas untuk menganggap negeri ini sebagai tempat kemana orang-orang -berdatangan hanya untuk memperoleh keuntungan”
    (H.O.S COKROMINOTO)

  4. Sedikitnya sudah ada 18 Asosiasi Industri yang sudah tidak sanggup lagi menghadapi gempuran produk China (berita Kompas, Januari). Saya kira Qiyamat akan datang lebih awal tidak mesti nunggu tahun 2012. Bunyi ledakannya seperti ini “Peeee Haaaaa Kaaaaaaa”………

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s