Kebebasan Berserikat Sebatas Kata

Kebebasan berserikat. Entah, sudah yang keberapa ratus kali saya mendengar kata-kata itu. Terlalu sering, bahkan. Sehingga ketika mendengar dua kata itu diucapkan, tidak lagi memberikan pengaruh apa-apa. Nyaris tidak lagi menghadirkan makna…

Bagaimana tidak? Ketika saya menulis artikel ini, saya baru saja mendengar kabar bahwa sahabat saya, seorang Wakil Ketua DPC SPN Kabupaten Serang, yang juga Ketua Koperasi PT. Frans Putratek, dijebloskan ke tahanan atas tuduhan penggelapan SHU Koperasi Karyawan itu. Padahal, sebagaimana dikatakan Sumiati, salah satu pengurus di PT. Frans Putratek, pemotongan SHU itu sudah dirapatkan dengan perwakilan Departemen yang dihadiri 109 orang anggota, sudah ditempel pengumuman yang menyatakan bagi anggota yang keberatan bisa menyampaikan secara langsung kepada pengurus, dan pemotongan SHU tersebut akan dimaksudkan sebagai dana solidaritas yang akan digunakan untuk membiayai advokasi pemutusan hubungan kerja 73 pekerja di perusahaan itu.

Baru-baru ini, kawan seperjuangan saya di FSPMI, Evi Ristiasari dan Yuli Setianingsih, juga harus masuk bui. Bermula dari memperjuangkan serikat pekerja di PT. Nakita Manufacturing Indonesia di Karawang. Kawan-kawan dari PT. Sennatra Pendawatama, Serang, bahkan sempat diadukan ke Polres Serang atas tuduhan pencemaran nama baik setelah melakukan mogok kerja di perusahannya.

Cerita di atas menyeret ingatan saya terulang pada episode beberapa tahun lalu, ketika Kantor FSBS yang berlokasi di sebelah Modern Cikande Industrial Estate di serbu preman bayaran perusahaan. Pasalnya, FSBS dinilai menjadi ”provokator” atas mogok kerjanya perusahaan tersebut. Kaca jendela dan genting pecah dilempari batu, fungsionaris FSBS yang tinggal di dalamnya lari kocar-kacir.

Kisah di atas, hanya sepenggal fakta, bahwa kebebasan berserikat masih sebatas retorika. Pertanyaannya kemudian, kebebasan macam apa yang dimaksudkan?

Sudah lama kaum buruh dibodohi dengan jargon-jargon indah tentang kebebasan berserikat. Tentang hukuman 5 tahun dan denda 500 juta bagi pelanggar kebebasan berserikat, dan sebagainya. Permasalahannya, semua itu tidak diikuti dengan penegakan hukum. Tidak heran bila kemudian semua aturan tadi menjadi tidak lebih dari sekedar esai tentang etika, yang nyaris tidak pernah terimplementasikan secara nyata.

Kebebasan untuk membentuk serikat pekerja memang terbuka dengan UU 21/2000. Namun tidak berselang lama kemudian, kebebasan itu terbungkam manakala kaum buruh dihadapkan kepada sistem kerja kontrak dan outsourcing pasca diundangkannya UU 13/2003. Dilematis, seperti bernafas dalam lumpur, begitu kira-kira yang mereka rasakan. Boro-boro mikirin Serikat Pekerja, bisa bekerja dan tidak diputus kontraknya saja merupakan kebanggaan tersendiri. Apalagi, penyelesaian perselisihan yang murah, mudah dan cepat sebagaimana yang dijanjikan UU 04/2004 tidak terbukti. Maka patut untuk diduga, rangkaian UU itu memang sengaja dibentuk untuk ”mengkerdilkan” kaum buruh.

Abu Gybran, Anggota Dewan Pertimbangan Forum Solidaritas Buruh Serang (FSBS), beberapa waktu lalu mengatakan bahwa kebebasan berserikat saat ini sudah berjalan liar. Misalnya hal ini terkait dengan adanya oknum aktivis buruh “korban PHK” yang pada awalnya getol menentang ketidakadilan, sekarang ikut nimbrung membuat perusahaan jasa tenaga kerja, atau yang biasa kita sebut sebagai yayasan? Ironisnya, beberapa diantara mereka masih aktif di organisasi serikat pekerja? Menduanya aktivis buruh dalam kancah pergerakan, menurut hemat saya, akan menodai perjuangan buruh yang sebenarnya. Dalam jangka panjang, ia akan menistakan kebebasan berserikat yang seharusnya tidak dinodai oleh kepentingan sesaat. Sisi gelap inilah yang harus segera diberi cahaya, yakni sebuah solusi, sebuah penyelesaian yang arif.

Tentu saja, kebebasan berserikat tidak boleh dimaknai melakukan apa saja untuk kepentingan diri sendiri dan kelompok dengan mengatasnamakan komunitas buruh. Bila seorang aktivis buruh melakukan itu, meminjam istilah Betty Herlina, ia lebih hina dari (maaf) pelacur. Pelacur menjual tubuh, tetapi mereka menjual idealisme.

Musuh-musuh buruh tahu benar, bahwa kebebasan berserikat adalah ancaman besar bagi dominasi mereka atas pilar-pilar ekonomi dan politik. Oleh karenanya, mereka tidak ingin gerakan kaum buruh menjadi besar dan ’radikal’. Indikatornya bisa dilihat dari trend permasalahan perburuhan industrial yang selalu berulang dari satu permasalahan ke permasalahan lain. Sehingga serikat pekerja hanya mengurusi permasalahan di bawah cerobong pabrik semata.

Kita patut menduga, dibalik itu ada skenario besar untuk menjadikan gerakan buruh tidak berdaya. Sehingga gerakan buruh tidak lagi mempunyai ruang dan waktu untuk membangun kekuatan ekonomi dan politik yang mumpuni. Sehingga gerakan buruh tidak sempat melibatkan diri dengan isu-isu sosial yang lebih besar. Padahal tuntutan sekarang adalah, bagaimana menghadang gempuran globalisasi.

Tengok saja, dalam pemilu legislatif 2009 yang baru lalu, partai yang berbasis buruh hanya mendapatkan suara nol koma. Bukan hanya itu, politisi buruh (aktivis buruh yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif) pun bertumbangan. Kemana suara buruh dalam pemilu 2009? Euforia kebebasan berserikat belum menyentuh pada substansi? Ia baru sebatas kemudahan administrasi untuk mendirikan dan membubarkan. Bukan kebebasan untuk menjalankan dan mengelola sebuah gerakan!

Kahar S. Cahyono, Koordinator Umum Forum Solidaritas Buruh Serang (FSBS)

Tulisan ini pernah diterbitkan dalam Bulletin Lembur

Tulisan terkait:

Mengenal Serikat Pekerja

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s